Chapnews.id – Dunia transportasi digital di Indonesia kini memasuki babak baru. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026. Regulasi terbaru ini hadir sebagai payung hukum komprehensif yang dirancang khusus untuk mengatur ekosistem transportasi berbasis platform digital, atau yang lebih akrab dikenal masyarakat sebagai layanan ojek online (ojol).
Langkah besar ini diambil guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam industri ini, mulai dari perusahaan penyedia layanan, mitra pengemudi, hingga konsumen. Keputusan ini menandai berakhirnya masa penantian panjang para pelaku industri ojol yang selama ini mengharapkan regulasi yang lebih detail dan adil.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa lahirnya Perpres ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai kepentingan. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026), Dasco menekankan pentingnya aturan ini dalam mengakomodasi aspirasi para pekerja di lapangan.
"Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah berupaya keras untuk mengakomodasi aspirasi dari para pelaku yang beraktivitas di sektor ojek online. Setelah melalui proses sinkronisasi dan harmonisasi yang cukup panjang, akhirnya kita mendapatkan satu aturan yang dapat mengatur industri ini dengan baik," ujar Dasco di hadapan awak media.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026 ini adalah pengaturan mengenai tarif. Selama ini, dinamika tarif seringkali menjadi isu sensitif antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Dengan adanya aturan ini, pemerintah berupaya menciptakan standar yang lebih terukur guna menjaga keseimbangan antara kesejahteraan mitra pengemudi dan keterjangkauan harga bagi konsumen.
Tak hanya mengatur pengangkutan orang, regulasi ini juga memperluas cakupan pengaturannya ke sektor pengangkutan barang dan layanan pesan antar makanan. Hal ini sangat relevan mengingat model bisnis ojol saat ini telah berkembang pesat menjadi layanan logistik dan konsumsi yang sangat vital bagi ekonomi digital Indonesia.
Selain aspek operasional, Perpres ini juga mempertegas peran kementerian terkait sebagai pembina dan pengampu bagi para pengemudi ojol. Dengan adanya kejelasan mengenai kementerian mana yang bertanggung jawab, diharapkan koordinasi dalam pengawasan dan perlindungan hak-hak pengemudi dapat berjalan lebih efektif.
Melalui Perpres ini, pemerintah berharap ekosistem transportasi digital di Indonesia dapat tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi seluruh pemangku kepentingan. Implementasi aturan ini diharapkan mampu meminimalisir konflik di lapangan dan mendorong inovasi layanan yang lebih aman bagi masyarakat luas.
