Chapnews – Ekonomi – Penerapan mandatori biodiesel B50 di Indonesia menuai kekhawatiran serius dari sektor transportasi darat. Organisasi Angkutan Darat (Organda) secara terang-terangan menyatakan bahwa para pelaku usaha angkutan, khususnya angkot, belum siap menghadapi kebijakan ini. Mereka khawatir biaya operasional dan perawatan mesin akan membengkak signifikan jika pemerintah memaksakan penggunaan bahan bakar dengan kandungan biodiesel 50 persen tersebut.
Ketua DPP Organda, Adrianto Djokosoetono, menjelaskan bahwa armada angkutan yang beroperasi saat ini pada dasarnya tidak dirancang untuk menoleransi bahan bakar dengan kandungan biodiesel hingga 50 persen. "Kalau ditanya kesiapan, ya kita tidak siap. Kendaraannya memang tidak disiapkan untuk B50," tegas Adrianto usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda yang digelar baru-baru ini di Jakarta. Ia menambahkan, jika nantinya pemerintah menghentikan penjualan solar konvensional, konsekuensi terberat bagi pengusaha adalah lonjakan biaya perawatan mesin yang tak terhindarkan.
Senada dengan Adrianto, Sekretaris Jenderal DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, menguraikan lebih lanjut dari aspek teknis. Menurutnya, standar mesin kendaraan yang dipakai saat ini dinilai belum sepenuhnya kompatibel dengan penggunaan biodiesel B50. "Penggunaan B50 berpotensi menimbulkan endapan (sludge) pada sistem mesin, serta penyumbatan pada sejumlah komponen vital kendaraan," papar Kurnia. Kondisi ini memaksa operator untuk mempercepat siklus penggantian filter bahan bakar, yang secara langsung akan memicu peningkatan drastis pada biaya operasional armada.
"Karena itu, kami harus berimprovisasi dalam operasional, salah satunya dengan memendekkan usia pakai filter solar. Konsekuensinya, biaya operasional menjadi naik," tambahnya, menyoroti beban tambahan yang harus ditanggung pengusaha. Peningkatan frekuensi penggantian filter berarti pengeluaran suku cadang yang lebih besar dan waktu henti operasional yang lebih sering, mengikis margin keuntungan yang sudah tipis.
Meskipun demikian, Adrianto Djokosoetono menegaskan bahwa para pelaku usaha angkutan tidak memiliki banyak pilihan selain beradaptasi jika kebijakan mandatori B50 ini tetap diberlakukan oleh pemerintah. Mereka menyadari pentingnya mendukung program energi bersih dan kemandirian energi nasional, namun juga berharap ada solusi komprehensif dan dukungan nyata dari pemerintah terkait dampak finansial yang akan ditanggung oleh pengusaha angkutan umum demi keberlangsungan layanan transportasi darat.
