Chapnews – Ekonomi – Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti informasi terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang santer terdengar di Tokopedia dan TikTok. Langkah proaktif ini diambil guna mengumpulkan data dan fakta secara menyeluruh sebelum pemerintah memutuskan langkah selanjutnya dalam menyikapi situasi tersebut.
"Saya sedang mengatur jadwal untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak manajemen perusahaan. Penting bagi pemerintah untuk tidak hanya mendengar dari satu sisi, melainkan mendapatkan gambaran yang utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan," ujar Said dalam keterangannya, dikutip baru-baru ini.
Said Iqbal menyoroti bahwa sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri manufaktur konvensional. Oleh karena itu, setiap persoalan ketenagakerjaan yang muncul di platform digital memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan mendalam. "Tokopedia dan TikTok merupakan bagian integral dari industri ekonomi digital berbasis platform. Karena itu, kami akan turun langsung mencari fakta di lapangan, bahkan akan mengajak Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersama-sama melakukan pendalaman agar akar persoalannya terungkap jelas," paparnya.
Ia menekankan, apabila dalam proses pendalaman tersebut ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya. "Jika ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, tentu harus diluruskan. Negara hadir untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan seluruh ketentuan hukum dipatuhi," tegas Said.
Namun demikian, Said juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu melihat kondisi bisnis yang dihadapi oleh perusahaan. Apabila persoalan yang terjadi berkaitan dengan dinamika pasar, perubahan model bisnis, atau tekanan ekonomi yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja. "Tidak semua persoalan PHK memiliki penyebab yang sama. Jika masalahnya berkaitan dengan situasi pasar atau kondisi bisnis perusahaan, tentu kita akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang tetap melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha," pungkasnya, menunjukkan pendekatan yang seimbang antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan bisnis.
