Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Kebijakan pemerintah untuk mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah gejolak pasar minyak global akibat konflik di Timur Tengah mendapat respons positif dari kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara terang-terangan mengapresiasi langkah ini, menilai sebagai upaya strategis untuk meredam potensi tekanan ekonomi yang lebih luas bagi dunia usaha dan masyarakat.
Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM adalah langkah yang patut diapresiasi. "Kami terus terang menghargai upaya pemerintah untuk tidak menaikkan BBM. Karena dampaknya cukup luas kepada daya beli masyarakat. Pengalaman Indonesia kan waktu naik BBM sangat memukul daya beli masyarakat," ujar Bob kepada awak media, seperti dikutip chapnews.id pada Jumat (3/4/2026).
Bob Azam juga menyoroti potensi risiko inflasi yang selalu mengintai dunia usaha. Kenaikan harga barang dan jasa, yang seringkali dipicu oleh kenaikan biaya produksi, dapat secara langsung memukul kemampuan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Apindo mendesak pelaku usaha untuk menjadikan kenaikan harga sebagai opsi terakhir, bahkan ketika biaya produksi mulai merangkak naik akibat potensi kelangkaan atau kenaikan harga BBM di masa depan.
"Jadi jangan sampai daya beli terpukul, kami menaikkan harga. Nah kemudian di supply chain begitu juga. Walaupun kelangkaan ini akan memacu kenaikan harga, tapi sedapat mungkin kita di sektor industri untuk menahan diri," tegasnya. Ia menambahkan, pentingnya menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen agar keberlangsungan ekonomi tetap terjaga. "Sama-sama menjagalah supaya baik produsen maupun konsumen bisa tetap terjaga kelangsungannya," imbuh Bob.
Meskipun demikian, Bob Azam juga tidak menampik bahwa pemerintah tidak bisa terus-menerus menahan kebijakan kenaikan harga BBM. Eskalasi konflik antara AS-Israel dan Iran yang semakin memanas berpotensi mendorong kenaikan harga minyak mentah global secara signifikan. Kondisi ini akan berdampak pada membengkaknya anggaran subsidi BBM yang harus ditanggung negara, sehingga menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.
