Chapnews.id – Isu mengenai penunjukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pihak yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon kini tengah menjadi sorotan publik. Kabar yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa para pengusaha kini diwajibkan untuk menyetorkan dana cadangan pesangon mereka ke lembaga tersebut. Namun, benarkah informasi tersebut valid?
Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi resmi. Pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai lembaga mana yang akan ditugaskan untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa informasi yang menyebutkan Danantara sebagai pengelola dana pesangon adalah tidak benar. Ia juga menekankan bahwa pihak Kemnaker tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menunjuk Danantara maupun dirinya sendiri sebagai pengelola dana tersebut.
"Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon. Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara adalah tidak benar," tegas Indah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Indah menjelaskan bahwa dasar hukum mengenai Dana Cadangan Pesangon sebenarnya telah diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Meski demikian, aturan tersebut masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang lebih mendetail. Karena aturan teknisnya belum ditetapkan secara final, maka segala spekulasi mengenai siapa yang akan mengelola dana tersebut belum memiliki dasar hukum yang kuat.
Pemerintah berencana untuk menyusun peraturan pelaksanaan ini melalui proses yang transparan, yakni dengan melakukan penjaringan aspirasi dan konsultasi publik. Langkah ini sangat krusial agar kebijakan yang lahir nantinya dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, mulai dari kalangan buruh, pengusaha, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Dalam peraturan pelaksanaan yang sedang digarap, pemerintah nantinya akan mengatur berbagai aspek fundamental. Hal ini mencakup mekanisme pengelolaan, tata kelola yang akuntabel, sumber pendanaan, penentuan organisasi atau lembaga pengelola, hingga sistem pertanggungjawabannya.
"Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha," tambah Indah.
Menutup keterangannya, Kemnaker mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama para pelaku usaha dan serikat pekerja, agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Masyarakat diminta untuk selalu merujuk pada kanal informasi resmi pemerintah guna menghindari simpang siur berita. Setiap perkembangan kebijakan akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan perumusan dan penetapan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.

