Chapnews – Ekonomi – Inovasi di sektor sosial dan lingkungan kini menjadi sorotan utama sebagai pilar krusial bagi pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan komitmennya untuk mendorong praktik inovatif yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan.
Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa inovasi harus memiliki efek nyata pada kualitas lingkungan, penguatan sektor usaha, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan. "Kualitas lingkungan dan ketahanan masyarakat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pertumbuhan ekonomi kita," tegas Rachmat dalam keterangannya, baru-baru ini. Ia menambahkan, penting untuk memastikan bahwa setiap investasi dan aktivitas produksi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam yang menjadi penopang pembangunan. Lebih jauh, kegiatan tersebut juga harus memberikan manfaat konkret bagi komunitas di sekitarnya.
Senada dengan pandangan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menyoroti ENSIA sebagai contoh nyata praktik yang melampaui kepatuhan regulasi semata atau yang dikenal sebagai "beyond compliance."
Jumhur menjelaskan, dalam upaya mewujudkan kepatuhan etik lingkungan, terdapat hierarki pendekatan. Dimulai dari imbauan moral, kemudian perintah-perintah keagamaan, dan sebagai instrumen terakhir adalah penegakan hukum. "Bagi mereka yang tidak bisa diatur secara moral, tidak bisa diatur secara religi, maka kita akan menggunakan instrumen hukum," pungkas Jumhur, menekankan pentingnya kepatuhan di setiap lapisan masyarakat demi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.
