Chapnews – Ekonomi – Pasar motor listrik di Indonesia menghadapi tantangan serius dengan tingkat adopsi yang masih minim. Menyikapi kondisi ini, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, bergerak cepat menyiapkan strategi pembiayaan revolusioner. Skema ini mencakup uang muka (down payment/DP) 0 persen, suku bunga yang jauh lebih rendah, serta tenor pinjaman yang lebih panjang. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak penjualan yang saat ini masih jauh dari potensi. Pernyataan ini disampaikan Rosan saat peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas) pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Data menunjukkan bahwa penjualan motor listrik di Tanah Air baru menyentuh angka 60.000 hingga 70.000 unit per tahun. Angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan total pasar kendaraan roda dua nasional yang mencapai sekitar 140 juta unit, di mana motor listrik hanya menyumbang sekitar 1 persen. Padahal, potensi pasar ke depan sangatlah besar, dengan estimasi nilai mencapai USD 170 miliar, terutama dengan dukungan hilirisasi nikel menjadi sel baterai dan battery pack untuk produksi Molinas.
Rosan menegaskan bahwa kemudahan akses pembiayaan menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap kendaraan listrik. Oleh karena itu, Danantara telah menjalin koordinasi erat dengan berbagai perbankan dan perusahaan pembiayaan yang berada di bawah naungannya. Tujuannya adalah untuk merumuskan dan menyediakan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan terjangkau bagi calon pembeli.
Dalam waktu dekat, masyarakat dapat menikmati fasilitas pendanaan dengan suku bunga yang signifikan lebih rendah, jangka waktu cicilan yang lebih panjang, dan yang paling menarik, kebijakan DP yang sebelumnya 10 persen akan ditinjau ulang, bahkan berpotensi dihilangkan sepenuhnya.
Skema pembiayaan inovatif ini diharapkan dapat menjadi katalisator percepatan adopsi kendaraan listrik di kalangan masyarakat. Dengan meringankan beban finansial awal, Danantara optimis dapat meningkatkan daya tarik motor listrik secara signifikan, mengatasi hambatan penetrasi yang masih rendah, dan mendorong transisi menuju mobilitas berkelanjutan di Indonesia.
