Chapnews – Ekonomi – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Holding Industri Pertambangan (MIND ID) untuk bertindak ekstra transparan dan penuh kehati-hatian. Desakan ini muncul menyusul rencana MIND ID menambah porsi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12 persen, yang akan menggenapkan total saham Indonesia menjadi 63 persen. Langkah strategis ini, yang bertujuan memperkuat kedaulatan sumber daya alam nasional, menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Grup MIND ID di Jakarta pada Selasa, 15 September 2026.
Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menekankan bahwa akuisisi saham tambahan di PTFI harus dijalankan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan akuntabilitas yang tinggi. Menurutnya, penguasaan aset strategis ini harus benar-benar memberikan nilai tambah optimal bagi negara.
"Penambahan saham Freeport menjadi 63 persen ini adalah momentum penting. Kami mendorong agar prosesnya dilakukan secara transparan dan hati-hati. Lebih jauh, kami juga berharap MIND ID dapat mengambil alih tambang-tambang ilegal agar penguasaan aset dan sumber daya mineral negara semakin kokoh," ujar Rokhmat, seperti dikutip dari chapnews.id pada Kamis (17/9/2026).
Senada, Anggota Komisi XII DPR RI lainnya, Yulian Gunhar, menyoroti peran sentral MIND ID sebagai holding dalam mendorong hilirisasi mineral secara mandiri. Menurut Gunhar, penguasaan penuh atas sumber daya mineral nasional di bawah satu entitas holding merupakan fondasi utama untuk menciptakan nilai tambah.
"Ketika sumber daya alam kita diolah sendiri menjadi produk industri, akan tercipta nilai tambah yang signifikan, membuka lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara demi kemakmuran rakyat. Inilah esensi mengapa perusahaan-perusahaan mineral strategis harus bergabung di bawah payung MIND ID," jelas Gunhar. Penambahan saham ini, yang akan menjadikan Indonesia pemegang saham mayoritas mutlak di PTFI, diharapkan benar-benar mampu mewujudkan potensi optimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
