Chapnews – Nasional – Meskipun jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu belum resmi ditetapkan, dinamika politik di Senayan sudah memanas terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Delapan fraksi di DPR telah menunjukkan sikap yang jelas, dengan mayoritas condong mendukung usulan ini, meninggalkan satu fraksi yang tetap konsisten menolak.
Wacana ini, yang mulai mengemuka sejak awal tahun ini, mendapat dorongan serius dari berbagai partai politik pemilik kursi di parlemen. Jika benar terealisasi dibahas tahun ini, regulasi tersebut akan diintegrasikan dalam RUU Pilkada, yang akan dibahas bersama RUU Pemilu dan RUU Politik. Ketiga undang-undang tersebut rencananya akan direvisi dan disatukan melalui metode kodifikasi atau dikenal sebagai omnibus law politik. DPR sendiri baru akan memulai masa sidang pada 13 Januari mendatang. Meski demikian, pembahasan ketiga RUU krusial ini diperkirakan baru akan bergulir setelah perayaan Idulfitri, mengingat singkatnya durasi masa sidang terdekat.
Peta Kekuatan di Parlemen: Mayoritas Mendukung, Satu Menolak
Enam fraksi telah secara terang-terangan menyatakan dukungan penuh terhadap Pilkada via DPRD: Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat. Perubahan sikap Partai Demokrat menjadi sorotan, mengingat sebelumnya partai ini menolak, namun kini berbalik arah seiring bergabungnya mereka dalam gerbong koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meskipun juga bagian dari koalisi pemerintah, memberikan dukungan bersyarat. PKS menginginkan Pilkada melalui DPRD hanya diterapkan untuk tingkat kabupaten, sedangkan pemilihan wali kota dan provinsi tetap dilakukan secara langsung.
Dengan demikian, dari delapan fraksi yang ada, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang masih teguh menolak usulan Pilkada tak langsung ini. PDIP menjadi satu-satunya partai pemilik kursi di DPR yang saat ini berada di luar koalisi pemerintahan.
Suara Publik dan Respons Istana
Sikap mayoritas fraksi ini berbanding terbalik dengan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Rabu (6/1) yang menunjukkan 66,1 persen responden menolak Pilkada via DPRD. Menanggapi survei tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dari Istana Kepresidenan menyatakan penghormatan terhadap suara publik. "Ya kita kan menghormati semua pendapat begitu. Pasti kan semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung sementara belum, kan gitu. Tidak ada masalah juga," ujar Pras, yang juga elite Partai Gerindra, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/1).
Argumen di Balik Sikap Fraksi-Fraksi
Berikut adalah pernyataan sejumlah pimpinan fraksi atau partai di DPR mengenai usulan Pilkada via DPRD:
-
PDIP: Ketua Badan Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, Deddy Sitorus, mengakui secara matematis, usulan Pilkada tak langsung ini memiliki peluang besar untuk lolos di DPR. Namun, ia berharap masyarakat sipil turut bersuara dan mendukung penolakan ini, menciptakan dinamika selama proses pembahasan.
-
PKS: Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS, Mardani Ali Sera, mengusulkan model "asimetri pilkada." Menurutnya, Pilkada langsung perlu terus diterapkan untuk daerah perkotaan guna menjaga legitimasi kepala daerah dan memunculkan "mutiara daerah" dari berbagai latar belakang. Sementara itu, untuk daerah pedesaan atau tingkat kabupaten, Pilkada melalui DPRD bisa dipertimbangkan.
-
PAN: Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyatakan partainya mendukung usulan Pilkada via DPRD, namun dengan dua catatan penting: harus didukung oleh semua fraksi di DPR dan tidak menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Viva menegaskan bahwa UUD 1945 hanya mengamanatkan pemilihan "secara demokratis," bukan "secara langsung."
-
NasDem: Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR, Viktor Laiskodat, berpendapat bahwa Pilkada melalui DPRD tetap konstitusional dan selaras dengan UUD 1945 serta nilai-nilai Pancasila. Ia melihat konstitusi tidak menetapkan satu model tunggal dalam demokrasi elektoral tingkat daerah, dan perubahan mekanisme ini bukan untuk mematikan demokrasi, melainkan untuk memastikan demokrasi tetap sehat.
-
PKB: Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, termasuk salah satu pendorong awal usulan Pilkada via DPRD. Ia menilai Pilkada langsung selama ini "tidak produktif" dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, sehingga perlu dievaluasi.
-
Gerindra: Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, menegaskan dukungan partainya terhadap Pilkada tak langsung di semua tingkatan, baik bupati, wali kota, maupun gubernur.
-
Golkar: Partai Golkar, yang juga sejak awal mendorong usulan ini, menyatakan akan tetap maju meskipun hasil survei LSI Denny JA menunjukkan penolakan publik. Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, meyakini bahwa dengan penjelasan yang komprehensif dan dialog konstruktif, publik akan memahami urgensi Pilkada via DPRD.
-
Demokrat: Partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini baru saja berubah haluan setelah sempat menolak. Politikus Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, membantah partainya "berbalik arah," melainkan politik yang bergerak dinamis. Ia berargumen bahwa 10 tahun pelaksanaan Pilkada langsung belum tentu membawa perubahan signifikan dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dede juga mengingatkan kembali sejarah Perppu yang dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 yang membatalkan pengembalian Pilkada ke DPRD.
Perdebatan sengit mengenai masa depan Pilkada di Indonesia ini dipastikan akan menjadi salah satu agenda utama di parlemen dalam waktu dekat, dengan dinamika politik yang terus berkembang dan sorotan tajam dari publik.
