Chapnews – Nasional – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi I-nya memberikan lampu kuning terkait rencana pengiriman pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Jalur Gaza, Palestina. Misi kemanusiaan di bawah payung Board of Peace, inisiatif yang digagas mantan Presiden AS Donald Trump, harus memenuhi serangkaian syarat ketat dari parlemen.
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menegaskan bahwa penugasan pasukan TNI di Gaza harus murni berorientasi pada misi kemanusiaan. Ia secara tegas menolak keterlibatan TNI dalam agenda Israel yang selama ini melakukan pendudukan dan agresi terhadap wilayah Palestina.
"Jadi kita rekomendasikan itu hanya membantu di medis dan zeni tempur (zipur), atau rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon)," kata Syamsu Rizal di kantor PKB Sulsel, Makassar, Selasa (17/2).
Syamsu Rizal, yang akrab disapa Daeng Ical, menjelaskan bahwa meskipun satu brigade pasukan TNI telah menjalani pelatihan sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF), penugasan mereka harus dibatasi secara tegas. "Komisi I sudah mensyaratkan, yang pertama memastikan dulu sebelum pengiriman, apa-apa yang menjadi tugasnya. Jadi ada crossline yang jelas, ada debarkasi, baik wilayah maupun tugas segmen," ungkapnya.
Politisi PKB ini juga menekankan pentingnya mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai dasar keberangkatan, bukan hanya berdasarkan kesepakatan lain. "Kami meminta adalah merekomendasikan sedapat mungkin memastikan bahwa keberangkatan ini, karena mandat PBB, bukan mandat yang lain saja," ujarnya.
Daeng Ical menegaskan bahwa pasukan TNI yang akan dikirim ke Gaza harus tetap bersikap netral dan tidak terseret kepentingan pihak manapun. Misi ini wajib sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. "Makanya sebelum pengiriman itu sudah dipastikan apa-apa saja tugasnya. Kalau bertentangan dengan prinsip bebas aktif dan visi kita Indonesia, sikap kita Indonesia tidak jadi dikirim. Bahkan presiden juga sudah menegaskan bahwa kalau memang bertentangan kita keluar (dari Board of Peace)," katanya.
Sebelumnya, kabar mengenai pengerahan pasukan Indonesia di bawah International Stabilization Force (ISF) pada April mendatang telah mencuat. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Donny Pramono mengungkapkan bahwa militer telah menyiapkan brigade gabungan dengan kekuatan 8.000 personel.
Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 personel ditargetkan siap sebagai tim pendahulu pada April, dengan sisanya menyusul pada Juni. Namun, Donny menegaskan bahwa pengerahan pasukan ini sepenuhnya masih menunggu keputusan politik pemerintah dan mekanisme internasional. "Berdasarkan info yang kami dapatkan, sampai saat ini belum ada keputusan politik negara mengenai tanggal keberangkatan TNI ke Gaza," kata Donny saat dihubungi chapnews.id pada Senin (16/2).
Rapat internal TNI terkait Penyiapan Satgas Perdamaian dan Kemanusiaan Indonesia yang digelar pada 12 Februari 2026 juga baru sampai tahap menetapkan format brigade komposit berjumlah 8.000 personel. Donny menjelaskan, timeline yang disusun meliputi pemeriksaan kesehatan dan penyiapan administrasi hingga Februari, serta gelar kesiapan pasukan pada akhir Februari.
"Sekitar 1.000 personel ditargetkan dalam kondisi siap berangkat awal April 2026, dan seluruh elemen 8.000 personel ditargetkan siap berangkat paling lambat akhir Juni 2026," ujar dia. Istilah "siap berangkat", lanjut Donny, bukan berarti sudah berangkat, melainkan benar-benar dalam kondisi siap diberangkatkan sewaktu-waktu. "Namun, jadwal keberangkatan tetap sepenuhnya menunggu keputusan politik negara dan mekanisme internasional yang berlaku," tegasnya.
Senada, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan RI, Brigjen Rico Ricardo Sirait, meminta publik menunggu hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace di Washington, AS, pada 19 Februari. Indonesia menjadi salah satu anggota organisasi ini, dan Presiden Prabowo Subianto telah mengonfirmasi kehadirannya di pertemuan tersebut. "Tunggu ini (kegiatan di BoP) ya," kata Rico kepada chapnews.id, Senin (16/2).
Pengerahan pasukan ISF dari berbagai negara, termasuk Indonesia, sempat menuai sorotan karena tugas mereka mencakup pengawasan hingga pelucutan senjata Hamas. Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah mengklarifikasi bahwa keikutsertaan Indonesia dalam ISF bukanlah untuk misi tempur maupun demiliterisasi. "Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi," demikian rilis Kemlu pada Sabtu (14/2). Kemlu juga menyatakan bahwa pasukan RI tidak akan terlibat operasi tempur ataupun konfrontasi dengan pihak bersenjata manapun.
