Sebuah perkembangan mengejutkan mewarnai polemik seputar isu ijazah Presiden Joko Widodo. Chapnews – Nasional – Politikus senior Partai Demokrat, Andi Arief, pada Senin (5/1/2026) mengonfirmasi bahwa salah satu akun YouTube yang sebelumnya menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berada di balik isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo, telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Akun YouTube bernama ‘Kajian Online’ mengunggah sebuah video pada hari yang sama, berisi pernyataan maaf yang ditujukan kepada SBY dan Partai Demokrat. Dalam deskripsi video tersebut, ‘Kajian Online’ menyatakan, "Dalam Video ini Kajianonline juga ingin Mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak SBY dan Demokrat, kami juga berterimakasih atas waktu yang sudah di luangkan Rekan-rekan untuk berdiskusi bersama kami, atas sejumlah konten yang perlu di perbaiki, dan di revisi."
Menanggapi hal tersebut, Andi Arief menyatakan apresiasinya terhadap iktikad baik dari akun ‘Kajian Online’. Ia berharap insiden serupa tidak akan terulang di kemudian hari dan dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak. Andi kembali menegaskan bahwa baik SBY maupun Partai Demokrat sama sekali tidak memiliki keterkaitan atau terlibat dalam isu ijazah Presiden Jokowi yang sempat mencuat.
"Kami sambut baik permohonan maaf akun youtube ‘Kajian online’ kepada Pak @SBYudhoyono dan Partai Demokrat, mudah-mudahan ke depan tidak terulang dan bisa menjadi pelajaran. Sekali lagi, soal Ijazah Pak Jokowi tak ada urusan dengan Pak SBY dan Partai Demokrat," ujar Andi Arief, dikutip dari chapnews.id.
Kendati satu akun telah menyampaikan maaf, Partai Demokrat menyatakan masih menanti respons serupa dari tiga akun media sosial lainnya yang sebelumnya telah dilayangkan somasi. "Kami masih menunggu sikap beberapa akun lagi yang sudah dikirim somasi," tambah Andi. Ketiga akun yang dimaksud adalah akun TikTok Sudiro Wi Budhius M Piliang, serta akun milik Zulfan Lindan dan Agri Fanani.
Sebelumnya, Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat (BHPP Demokrat) telah mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi kepada sejumlah akun media sosial. Somasi ini dilayangkan setelah akun-akun tersebut menyebarkan tudingan bahwa SBY, selaku Ketua Majelis Tinggi Partai, berada di balik pusaran isu ijazah palsu Presiden ketujuh RI, Joko Widodo.
BHPP Demokrat secara tegas membantah seluruh pernyataan dalam unggahan tersebut, menyebutnya sebagai informasi bohong yang menyesatkan. Mereka menuntut agar pihak-pihak terkait segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media dan menghapus konten video yang dimaksud. Surat somasi tersebut ditandatangani oleh enam advokat dari BHPP Demokrat, yaitu Muhajir, Cepi Hendrayani, Jimmy Himawan, Novianto Rahmantyo, Nurhidayat Umacina, dan Teuku Irmansyah Akbar.
