Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengeluarkan proyeksi yang mengkhawatirkan mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk kuartal kedua tahun 2026, ekonomi nasional diperkirakan akan melambat signifikan, bahkan diproyeksikan berada di bawah angka 5 persen. Perlambatan ini disebut-sebut sebagai akibat dari kombinasi guncangan eksternal dan kondisi fiskal domestik yang memburuk sepanjang tahun berjalan.
Ekonom LPEM UI, Teuku Riefky, dalam kajian ekonomi terbarunya yang dirilis pada Rabu (5/8/2026), menjelaskan bahwa beberapa faktor menjadi pemicu utama. Salah satunya adalah efek basis tinggi dari periode sebelumnya, ditambah hilangnya dorongan musiman seperti perayaan Idul Fitri yang sudah jatuh pada kuartal pertama. Lebih lanjut, depresiasi tajam nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, serta lonjakan harga energi di pasar global, telah memicu inflasi impor yang pada gilirannya menekan biaya produksi di dalam negeri.
"Secara keseluruhan, kami memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan-II 2026 akan tumbuh sebesar 4,80% (yoy), dengan rentang estimasi yang sangat ketat antara 4,78% hingga 4,82%," ungkap Riefky. Angka ini menunjukkan tantangan serius yang dihadapi perekonomian Tanah Air.
Riefky menambahkan bahwa Indonesia saat ini sedang bergulat dengan berbagai tekanan. Mulai dari sanksi rebalancing oleh MSCI hingga penurunan prospek ekonomi oleh lembaga pemeringkat internasional. Penurunan ini, menurutnya, tidak lepas dari masalah tata kelola fiskal yang menjadi sorotan. Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian berat akibat pembengkakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tingginya biaya implementasi program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Lebih jauh, sentimen investor terhadap Indonesia juga semakin memburuk. Hal ini dipicu oleh komunikasi publik dari para pejabat yang dinilai kurang kredibel, serta kebijakan-kebijakan yang kerap dipertanyakan. Riefky menegaskan pentingnya pemerintah untuk segera melakukan koreksi kebijakan guna membendung arus modal keluar yang terus berlanjut.
"Indonesia harus mengatur ulang prioritas fokusnya untuk meyakinkan investor dan masyarakat. Ini harus diwujudkan dalam bentuk perbaikan proses pembuatan kebijakan, pengurangan belanja yang tidak produktif, dan perlindungan independensi bank sentral," pungkas Riefky, menekankan urgensi tindakan pemerintah demi menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
