Chapnews – Nasional – Persatuan Kurator dan Pengurus Indonesia (Perkapi) bersiap mengukuhkan kepengurusan perdananya sekaligus menggelar rapat kerja (raker) awal setelah resmi diakui pemerintah. Acara penting ini dijadwalkan berlangsung di Fairmont Hotel, Jakarta Selatan, pada Jumat, 18 September mendatang. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, serta Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, direncanakan hadir untuk menyaksikan langsung momen bersejarah bagi profesi kurator dan pengurus di Indonesia ini.
Muhammad Arsyad, yang menjabat Ketua Panitia sekaligus Bendahara Umum Perkapi, menegaskan bahwa pengukuhan ini jauh melampaui sekadar seremoni formal. "Ini adalah momentum krusial untuk mengawali kiprah nyata kepengurusan, membangun sebuah organisasi yang profesional dan kredibel, serta memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan profesi kurator dan pengurus di Tanah Air," ungkap Arsyad dalam keterangan persnya, Rabu (19/8), seperti dilansir chapnews.id.
Senada dengan Arsyad, Abdul Haji Talaohu, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi sekaligus Juru Bicara Perkapi, menekankan bahwa kehadiran Perkapi bukan sekadar menambah daftar organisasi profesi. "Perkapi lahir dari semangat kuat untuk memperkokoh profesionalisme. Kami bertekad membangun bukan hanya struktur administratif, melainkan organisasi yang berlandaskan standar profesionalisme, integritas, dan kompetensi yang kokoh," jelas Talaohu.
Pengakuan resmi dari pemerintah terhadap Perkapi sebagai organisasi kelima yang menaungi profesi kurator dan pengurus, menurut Talaohu, membawa amanah besar. "Dengan kepercayaan yang diberikan pemerintah, tanggung jawab di pundak kami semakin besar. Perkapi harus mampu membuktikan bahwa keberadaannya memberikan nilai tambah, baik bagi profesi itu sendiri, para anggotanya, maupun sistem hukum secara keseluruhan," tambahnya.
Kehadiran Menkumham dan Ketua Komisi XIII DPR RI pada acara pengukuhan ini juga dipandang sebagai kesempatan emas bagi Perkapi untuk membuka ruang dialog konstruktif. "Profesi kurator dan pengurus terus beradaptasi dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang intens dengan pemerintah dan DPR menjadi sangat vital untuk kemajuan profesi," ujar Talaohu.
Rapat kerja perdana yang akan menyusul pengukuhan ini direncanakan membahas arah dan program kerja kepengurusan, termasuk agenda-agenda prioritas. Arsyad menambahkan, sebagai organisasi baru, Perkapi menyadari adanya tantangan sekaligus peluang untuk meletakkan fondasi kelembagaan yang kuat sejak awal. "Kami tidak ingin terburu-buru mengejar kuantitas program. Prioritas utama kami adalah membangun fondasi organisasi yang sehat, solid, dan profesional. Dari fondasi inilah, program-program Perkapi akan dijalankan secara berkelanjutan," pungkasnya.
