Chapnews – Ekonomi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini menerima gaji bulanan sebesar Rp65,5 juta. Angka fantastis ini terungkap setelah penghapusan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta yang sebelumnya diterima. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan keputusan penghapusan tunjangan perumahan tersebut, yang berlaku efektif 31 Agustus 2025, sebagai bentuk komitmen transparansi kepada publik. "Seluruh fraksi partai politik telah menyepakati penghapusan ini," tegas Dasco dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jumat (5/9/2025).
Dasco menambahkan, DPR juga tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai tunjangan dan fasilitas anggota, termasuk biaya langganan (listrik, telepon), biaya komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi. Langkah ini bertujuan untuk efisiensi dan optimalisasi anggaran. Lebih lanjut, ia memastikan bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan lagi menerima gaji dan tunjangan. Proses penonaktifan akan dilakukan melalui Mahkamah Kehormatan DPR.
Rincian gaji dan tunjangan anggota DPR per bulan, setelah penghapusan tunjangan perumahan, mencakup: Gaji pokok Rp4.200.000 (berdasarkan PP 75/200), tunjangan suami/istri Rp420.000 (PP 51/1992), tunjangan anak Rp168.000 (PP 51/1992), tunjangan jabatan Rp9.700.000 (PP 59/2003), tunjangan beras Rp289.680 (Keppres 9/1982), dan uang sidang/paket Rp2.000.000 (Surat Keppres 60/2003). Total keseluruhan mencapai Rp16.777.680. Perbedaan antara total ini dan angka Rp65,5 juta yang beredar perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh pihak DPR.
