Chapnews – Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang lingkungan peradilan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Kejadian yang menyeret sejumlah aparat penegak hukum ini sontak menuai sorotan tajam dari Istana Kepresidenan, dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan keprihatinan mendalam.
Prasetyo Hadi, saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (6/2), tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. "Bahwa masih ada yang terjadi tentu kita prihatin," ujarnya, menegaskan kembali imbauan pemerintah agar semua institusi, khususnya lembaga peradilan, terus berbenah diri dan meningkatkan integritas.
Ia menyoroti ironi di balik upaya pemerintah yang telah menaikkan gaji hakim secara signifikan sebagai langkah untuk menekan potensi korupsi dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, Pras mengakui bahwa langkah tersebut belum sepenuhnya efektif dalam memberantas praktik kotor. "Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, kita berharap itu dengan diberikan kesejahteraan, kita berharap tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik," jelasnya, mengindikasikan bahwa godaan korupsi masih menjadi tantangan serius.
OTT yang dilancarkan KPK di lingkungan PN Depok pada Kamis (5/2) tersebut diduga kuat terkait dengan praktik suap, yakni perpindahan sejumlah uang dari pihak swasta kepada oknum aparat penegak hukum. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa kasus ini berkaitan erat dengan sengketa lahan.
Informasi lebih lanjut dari Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Hery Supriyono, menyebutkan bahwa setidaknya tiga orang dari PN Depok telah diamankan KPK. Mereka adalah Wakil Ketua, Ketua, dan seorang Juru Sita. Salah satu nama yang terkonfirmasi terjerat dalam operasi senyap ini adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setyawan.
Konfirmasi mengenai penangkapan Bambang Setyawan juga datang dari Hakim Agung sekaligus Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Yanto. "Infonya betul nggih. Saya belum tahu (ada berapa hakim yang ikut ditangkap), yang jelas wakilnya," kata Yanto kepada wartawan, Jumat (6/2), menunjukkan bahwa penyelidikan masih terus berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan lebih lanjut.
Kasus ini kembali menyoroti tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor peradilan, meskipun berbagai langkah perbaikan dan peningkatan kesejahteraan telah digulirkan pemerintah.
