Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Dunia usaha Indonesia kini dihadapkan pada tantangan serius menyusul kelangkaan bahan baku impor yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan relaksasi guna menjamin keberlangsungan produksi nasional.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengungkapkan bahwa dampak kelangkaan ini sangat terasa, khususnya pada pasokan bahan baku plastik yang vital bagi sektor strategis seperti industri makanan dan minuman (mamin) serta otomotif. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara tingkat pasokan dan permintaan di pasar.

Bob Azam, dalam keterangannya kepada awak media yang dikutip chapnews.id pada Jumat (3/4/2026), menegaskan pentingnya intervensi pemerintah. "Kami berharap jangan sampai ada bottlenecking terhadap bahan baku dan lain sebagainya. Kami mengimbau kepada pemerintah untuk diberi relaksasi untuk bahan baku terutama yang impor. Jadi saya berharap bahwa kelangkaan bahan baku plastik ini jangan sampai mengganggu produksi," ujarnya.
Ia juga mewanti-wanti potensi risiko inflasi harga barang dan jasa jika produksi dunia usaha terpaksa menurun akibat ketiadaan bahan baku. Meski demikian, Bob menekankan bahwa menaikkan harga produk masih menjadi pilihan terakhir bagi pelaku usaha, terutama di sektor otomotif yang cenderung mempertahankan stabilitas harga.
Di tengah kesulitan ini, Apindo mendorong inovasi dan diversifikasi sebagai strategi internal untuk menyiasati kelangkaan bahan baku. "Kami sih berharap akan muncul inovasi-inovasi baru di setiap kesulitan, termasuk kesulitan bahan baku yang saat ini kami hadapi," kata Bob, menyiratkan optimisme terhadap kreativitas industri.
Isu ketersediaan bahan baku memang menjadi sorotan utama bagi berbagai sektor industri sejak konflik di Timur Tengah memanas. Sebelumnya, industri tekstil di sektor hulu juga telah memprediksi bahwa stok bahan baku mereka hanya akan cukup untuk beberapa pekan setelah perang pecah, mengindikasikan krisis yang lebih luas dan mendesak solusi komprehensif dari pemerintah.



