Chapnews – Nasional – Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, melontarkan peringatan keras terkait potensi penyimpangan serius dalam sistem penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pernyataan ini muncul menyusul terbongkarnya kasus dugaan korupsi yang menjerat Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) beserta jajarannya.
Didik menegaskan bahwa jalur mandiri sangat rentan terhadap manipulasi dan penyalahgunaan. "Jalur ini rawan diselewengkan dan dimanipulasi," kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/8). Ia menambahkan, "Seharusnya jalur mandiri dihentikan dan ditransformasikan dengan tata kelola yang lebih baik."
Menurutnya, kasus yang menimpa Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq, beserta wakilnya dan beberapa pihak lain, hanyalah puncak gunung es dari carut-marutnya sistem penerimaan mahasiswa baru melalui jalur ini. Didik menyoroti banyaknya versi dan perbedaan pelaksanaan jalur mandiri di setiap PTN, yang membuka celah penyimpangan.
Praktik ini, lanjut Didik, seringkali dilakukan PTN dalam kondisi terpaksa akibat anggaran pendidikan yang tidak memadai. "Anggaran pendidikan dicabik-cabik sehingga pendidikan tinggi merasa tidak cukup untuk membiayai kegiatan operasionalnya," jelasnya. Akibatnya, PTN seolah ‘membabi-buta’ dalam merekrut mahasiswa baru, seringkali dalam jumlah yang dinilai tidak proporsional.
Didik mendesak agar PTN dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai lembaga pemerintah. Ia menekankan bahwa UUD 1945 telah mengamanatkan alokasi 20 persen anggaran untuk pendidikan, yang berarti tersedia dana sekitar Rp600 triliun hingga Rp700 triliun. "Dengan dana sebesar itu, PTN seharusnya tidak perlu lagi ‘mengais-ngais’ dana dari masyarakat dengan merekrut mahasiswa baru sebanyak-banyaknya," tegas Didik.
Ia juga mengkritik kebebasan berlebihan yang diberikan kepada PTN selama ini. Kebebasan tersebut, menurutnya, telah dijalankan semaunya, memungkinkan PTN menciptakan belasan jalur mandiri dan menerima puluhan ribu mahasiswa baru per tahun, bahkan mencapai 20.000-23.000 per PTN.
Dengan sekitar 700 ribu mahasiswa baru di seluruh PTN, jumlah dana yang beredar mencapai triliunan rupiah. "Menurutnya, dengan pengelolaan yang tersebar di banyak PTN dan seringkali dilakukan secara amatiran, potensi dan risiko penyelewengan dana menjadi sangat tinggi," ungkap Didik, menekankan perlunya perubahan tata kelola secara menyeluruh demi mencegah kerugian masyarakat.
Sebagai Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) IPB periode 2007-2012, Didik menilai puluhan PTN yang menerapkan jalur mandiri serupa Unsoed akan sulit dikontrol tanpa perbaikan sistematis. Oleh karena itu, ia menyerukan perbaikan tata kelola dengan menyederhanakan sistem, mendesentralisasikannya secara regional, namun tetap berada di bawah kendali Kementerian Pendidikan Tinggi.
Didik juga berharap agar jalur mandiri yang sudah berjalan dan melibatkan triliunan dana masyarakat segera diaudit secara investigatif. "Karena jalur ini banyak sisi gelapnya. Untuk pelaksanaan audit investigasi perlu, sebagai contoh mulai dari PTN yang menerima mahasiswa baru dalam jumlah besar," sarannya.
Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan total enam tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru di Unsoed. Mereka adalah Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta bernama Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.
Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Purwokerto dan Jakarta. Para tersangka telah ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, seperti dilansir chapnews.id.
