Chapnews – Nasional – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas kepada jajaran aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga penegak hukum lainnya. Ia menekankan agar hukum tidak disalahgunakan sebagai alat untuk menjegal atau "mengerjai" lawan-lawan politik di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam forum Indonesia Economy Outlook (IEO) 2026 yang dihadiri para ekonom, investor, dan praktisi ekonomi di Jakarta, Jumat (13/2).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya sebagai pemegang mandat dari rakyat untuk menjamin tegaknya kepastian hukum (rule of law) di Indonesia. Menurutnya, kepastian hukum adalah fondasi utama bagi stabilitas nasional serta menciptakan rasa tenang dan aman bagi seluruh rakyat.
"Saya bertekad: Patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik, tetapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik. Tidak boleh!" tegas Prabowo. Ia menambahkan, "Saya tidak mau, dan saya sudah buktikan ya, saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu [yang keliru]."
Pernyataan Prabowo ini merujuk pada komitmennya, yang diilustrasikan dengan rencana pemberian amnesti pada 31 Juli 2025 kepada Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP. Hasto sempat divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap terkait buronan Harun Masiku. Menurut laporan chapnews.id, pada waktu yang sama, Prabowo juga berencana memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, yang divonis 4,5 tahun penjara atas kasus impor gula. Baik Hasto maupun Tom Lembong, keduanya diketahui berada di kubu politik yang berbeda dengan Prabowo selama Pilpres 2024.
Tidak hanya kepada aparat penegak hukum, Prabowo turut mengingatkan para hakim untuk senantiasa mengeluarkan putusan yang adil, tanpa sedikit pun keraguan. Ia menyebut putusan semacam itu sebagai putusan yang beyond a reasonable doubt.
"Jadi, pengadilan, kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt. Harus–tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun. Kalau ada [keraguan] kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah. Kita tidak boleh memberi keputusan yang final kepada mereka itu, dan saya sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggung jawab," ujar Prabowo.
Prabowo kemudian menekankan kembali bahwa rakyat membutuhkan negara dengan aparat penegak hukum yang adil dan menegakkan aturan sesuai hukum yang berlaku.
"Hanya dengan kepastian hukum, kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil," pungkas Prabowo. Ia menambahkan, "Ini adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan sebuah negara. Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil, dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil."
