Chapnews – Ekonomi – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tengah menjadi sorotan tajam setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait Harun Masiku. Kasus ini berpusat pada dugaan pemberian suap untuk memperlancar proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Publik pun penasaran dengan isi kantong politisi berpengaruh ini.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), terungkap bahwa Hasto Kristiyanto hanya melaporkan harta kekayaannya sekali, tepatnya pada 22 Desember 2003. Kala itu, total kekayaannya tercatat sebesar Rp1,193 miliar. Hingga saat ini, belum ada pembaruan data resmi mengenai harta kekayaannya yang tercantum di laman e-LHKPN KPK. Ketidakjelasan ini semakin menambah rasa penasaran publik.
Sebelum menduduki posisi Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memiliki rekam jejak panjang di dunia politik. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Fraksi PDI Perjuangan, duduk di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, dan koperasi. Pengalamannya juga meliputi posisi Wakil Sekjen PDI Perjuangan dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen, menggantikan Tjahjo Kumolo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.
Di luar ranah politik, Hasto memiliki latar belakang profesional di sektor swasta. Ia pernah bekerja sebagai Project Manager di PT Rekayasa Industri (1992-2002) dan kini menjabat sebagai Project Director di PT Prada Nusa Perkasa. Perjalanan kariernya yang beragam ini tentu menambah kompleksitas dalam memahami profil kekayaannya. Publik berharap transparansi lebih lanjut dari KPK terkait harta kekayaan Hasto Kristiyanto.
