Chapnews – Ekonomi – Isu Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi kota hantu kembali mencuat, memunculkan pertanyaan tentang kelanjutan proyek ambisius ini. Meski demikian, pembangunan infrastruktur terus berjalan, dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi gencar meneken kontrak baru. Benarkah IKN terancam mangkrak?
Kritik terhadap IKN muncul dari berbagai pihak, salah satunya media asing The Guardian yang menyebutnya berpotensi menjadi "kota hantu". Beberapa faktor menjadi sorotan, termasuk penurunan anggaran negara untuk IKN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran yang awalnya mencapai 2 miliar pound sterling pada 2024, menyusut menjadi 700 juta pound pada 2025, dan diperkirakan hanya 300 juta pound tahun depan. Investasi swasta pun mengalami penurunan signifikan, lebih dari 1 miliar pound dari target yang ditetapkan.
Kondisi ini diperparah dengan keluhan para pengusaha lokal di sekitar IKN. Dewi Asnawati, pemilik toko swalayan dan homestay, merasakan dampak penurunan omzet sejak berkurangnya jumlah pekerja konstruksi. "Dulu, kamar sewa saya penuh. Sekarang, penghasilan saya turun setengahnya," ujarnya. Kekhawatiran serupa diungkapkan Syarariyah, pemilik kios laundry, yang menyaksikan banyak rekannya menutup usaha karena sepinya pelanggan. "Orang-orang khawatir ini bisa menjadi kota hantu," tuturnya.
Namun, di tengah kekhawatiran tersebut, pembangunan IKN terus berjalan. PT Hutama Karya (Persero) baru-baru ini menandatangani kontrak pembangunan jalan di Kawasan Yudikatif, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Jalan ini akan menjadi jalur penghubung utama antar lembaga pemerintahan di Kompleks Yudikatif, memperlancar mobilitas dan pelayanan publik. Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menekankan bahwa pembangunan ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga memperhatikan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.
Selain Hutama Karya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) juga memperoleh kontrak proyek infrastruktur strategis di IKN, yakni pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif senilai Rp1,9 triliun. Direktur Operasi II Waskita Karya Dhetik Ariyanto menjelaskan bahwa proyek ini akan memperkuat konektivitas di kawasan pusat pemerintahan baru, khususnya di area yudikatif. Pekerjaan yang dilaksanakan meliputi pembangunan jalan, Multi Utility Tunnel (MUT), instalasi mekanikal-elektrikal, serta fasilitas pedestrian dan jalur pesepeda.
Dengan terus berjalannya proyek-proyek infrastruktur ini, harapan akan terwujudnya IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan tetap ada. Meskipun tantangan dan kekhawatiran masih menghantui, pemerintah dan para pelaku pembangunan terus berupaya mewujudkan visi IKN sebagai kota masa depan.
