Chapnews – Ekonomi – Proyek ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan geliatnya, menepis keraguan akan kemangkrakan yang sempat menyeruak. Otorita IKN secara agresif mempercepat pembangunan fisik tahap II, dengan target ambisius menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan politik pada tahun 2028, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Komitmen ini diperkuat dengan monitoring dan evaluasi berkala terhadap seluruh proyek, baik yang didanai APBN, investasi swasta, maupun skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, menegaskan komitmen tersebut. Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak akan mengorbankan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan prinsip keberlanjutan lingkungan. "Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan," ujar Basuki di Jakarta, memberikan jaminan kepada publik.
Rincian Proyek yang Sedang Dibangun di IKN
Pembangunan tahap II IKN disokong oleh tiga pilar pembiayaan utama: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), KPBU, dan investasi swasta.
-
Dari Kucuran APBN (Dikelola Otorita IKN):
Tercatat 40 paket pekerjaan fisik yang berada di bawah pengelolaan Otorita IKN. Sembilan paket di antaranya telah rampung pada fase awal, 15 paket masih dalam tahap konstruksi intensif, dan 16 paket lainnya bersiap memasuki proses lelang. Proyek-proyek yang sedang berjalan meliputi pembangunan gedung-gedung pemerintahan strategis seperti kawasan legislatif dan yudikatif, pengembangan jaringan jalan, pembangunan embung dan kolam retensi, hingga instalasi jaringan perpipaan air minum sebagai bagian esensial dari penyediaan layanan dasar perkotaan. -
Kontribusi Kementerian Pekerjaan Umum (PU):
Kementerian PU tak kalah sigap, menangani 90 paket pekerjaan. Dari jumlah tersebut, 78 paket telah berhasil diselesaikan, sementara 12 paket lainnya masih dalam proses konstruksi. Beberapa proyek strategis yang tengah digarap meliputi Jalan Tol IKN yang krusial untuk konektivitas, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta berbagai ruas jalan pendukung lainnya yang akan memperlancar aksesibilitas di Ibu Kota baru. -
Peran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP):
Kementerian PKP juga turut berkontribusi dengan mengelola 12 paket pembangunan. Sebelas paket telah rampung, sementara satu paket masih dalam tahap konstruksi. Proyek yang sedang berjalan ini berfokus pada pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi, sebagai upaya mendukung penataan kawasan IKN yang lebih terstruktur dan manusiawi. -
Dukungan Sektor Swasta yang Meningkat:
Partisipasi sektor swasta menunjukkan tren positif. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Otorita IKN. Dari angka tersebut, sembilan proyek telah selesai dibangun, dan enam proyek lainnya sedang memasuki tahap konstruksi. Beberapa di antaranya adalah Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, serta sejumlah proyek apartemen dan kawasan campuran yang akan membentuk wajah modern IKN. -
Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU):
Melalui skema KPBU, saat ini terdapat 13 proyek prakarsa yang terdiri atas tujuh proyek sektor hunian dan enam proyek jalan. Dalam waktu dekat, pemerintah akan memulai pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai oleh PT Intiland Development Tbk, serta delapan menara rumah susun yang digagas oleh PT Nindya Karya, menandai langkah konkret dalam penyediaan fasilitas hunian di IKN.
Dengan deretan proyek yang masif dan terencana ini, keyakinan akan terwujudnya IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan pada tahun 2028 semakin menguat, menepis segala keraguan yang ada.
