Chapnews – Nasional – Empat bulan setelah bencana banjir dan longsor dahsyat melanda sebagian wilayah Sumatra pada November 2025, potret pilu pendidikan masih terlihat jelas. Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengakui bahwa ribuan siswa di daerah terdampak hingga kini masih harus menjalani proses belajar mengajar di tenda-tenda darurat. Kondisi ini terjadi lantaran fasilitas sekolah mereka mengalami kerusakan parah akibat terjangan bencana.
Pengakuan tersebut disampaikan Tito saat meninjau situasi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada Jumat (6/3). Ia menjelaskan bahwa kerusakan berat pada bangunan sekolah menjadi alasan utama mengapa tenda-tenda darurat, yang juga dilengkapi peralatan dari BNPB dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), menjadi solusi sementara bagi para pelajar. Keterangan ini diterima chapnews.id pada Sabtu (8/3).
Data sementara yang dihimpun menunjukkan skala dampak yang masif, dengan sekitar 3.700 satuan pendidikan di Sumatra terdampak bencana dan memerlukan penanganan serius. Meski demikian, Tito menegaskan bahwa secara umum, kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak telah kembali berjalan, meskipun diakuinya belum sepenuhnya ideal. "Yang utama pendidikan harus berjalan. Maka yang rusak ringan dan sedang diperbaiki sambil kegiatan sekolah tetap berlangsung," ujar Tito, menekankan pentingnya keberlangsungan pendidikan.
Pemerintah, melalui Satgas yang dipimpinnya, berjanji untuk segera melakukan perbaikan terhadap ribuan fasilitas pendidikan yang rusak. Proses rehabilitasi akan dilakukan secara bertahap, dengan skala prioritas yang jelas berdasarkan tingkat kerusakan. "Yang mana rusak ringan, sedang, dan berat itu diklasifikasi. Nanti diperbaiki secara bertahap dengan skala prioritas," jelasnya.
Koordinasi penanganan juga dibagi berdasarkan jenis lembaga pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bertanggung jawab atas perbaikan sekolah umum seperti PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Sementara itu, pendataan dan penanganan madrasah serta pondok pesantren berada di bawah koordinasi Kementerian Agama. "Memang cukup banyak yang terdampak, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Ini sedang dikoordinasikan dan kita kumpulkan datanya dari pemerintah daerah," pungkas Tito, menggarisbawahi kompleksitas dan luasnya cakupan penanganan pascabencana ini.
