Chapnews – Nasional – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebingungannya terkait alokasi anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk pengadaan jet tempur Chengdu J-10 buatan China. Hal ini diungkapkan di tengah kabar pembelian puluhan jet tempur dari Negeri Tirai Bambu tersebut.
Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya telah menyetujui usulan anggaran senilai 9 miliar dolar AS yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk tahun depan. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara spesifik peruntukan dana tersebut, termasuk apakah dialokasikan untuk pembelian jet tempur J-10. "Untuk tahun depan sudah disetujui. Tapi, apakah dana itu untuk pembelian jet tempur J-10, saya belum tahu," ujarnya di Jakarta, Rabu (15/10), seperti dikutip chapnews.id dari Antara.
Menkeu berencana melakukan verifikasi ulang terkait rencana impor jet tempur J-10, termasuk jadwal pembeliannya. "Saya harus double check lagi, apakah impornya dilakukan tahun depan atau kapan. Yang jelas, permintaan Menhan selama ini sudah kami penuhi," tegasnya.
Sementara itu, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya sempat menyatakan bahwa jet tempur Chengdu J-10 akan segera hadir di Jakarta, tanpa memberikan rincian waktu yang jelas.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menjelaskan bahwa rencana pembelian jet tempur Chengdu J-10 masih dalam tahap pengkajian oleh TNI AU. "Kami ingin platform alutsista yang terbaik," kata Frega di Kementerian Pertahanan, Kamis (18/9).
Proses pengkajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa jet tempur J-10 adalah pilihan yang tepat untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia. Kemenhan juga belum membahas secara detail nilai anggaran yang akan dialokasikan untuk pembelian pesawat tersebut.
Isu pembelian jet tempur Chengdu J-10 pertama kali mencuat di media sosial, dengan kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membeli 42 unit pesawat tempur pada 2 September 2025.
Sebuah media Prancis melaporkan bahwa kontrak pembelian J-10 sempat tertunda karena masalah pendanaan, namun kini dikabarkan akan dilanjutkan melalui skema pembayaran dari China.
