Chapnews – Ekonomi – Isu krusial dalam lanskap ketenagakerjaan Indonesia saat ini adalah belum meratanya perlindungan jaminan sosial bagi jutaan pekerja informal. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, secara tegas menyoroti tantangan ini, menyatakan bahwa segmen pekerja seperti pekerja rumah tangga (PRT), pengemudi ojek daring (ojol), kurir, hingga pekerja di sektor perikanan dan perkebunan, masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai.
Menteri Yassierli, dalam pernyataannya baru-baru ini pada Sabtu (25/4/2026), secara eksplisit mendorong perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa prinsip dasar yang melandasi setiap kebijakan kementerian adalah hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. "Semangat utama kita adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan," ujarnya, menekankan pentingnya inklusivitas.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan aktif mendorong penguatan regulasi, khususnya bagi pekerja di sektor ekonomi digital dan kelompok rentan lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan mereka memperoleh perlindungan jaminan sosial, yang diakui sebagai bagian integral dari tanggung jawab pemberi kerja. Selain itu, status pekerja rumah tangga (PRT) juga menjadi perhatian serius; mereka didorong untuk diintegrasikan ke dalam sistem jaminan sosial nasional melalui penguatan kerangka regulasi, sehingga hak-hak perlindungan mereka sebagai pekerja dapat terpenuhi. Upaya ini diharapkan dapat menutup celah perlindungan bagi jutaan pekerja yang selama ini rentan, sebagaimana dilansir oleh chapnews.id.
