Chapnews.id – Kabar gembira menyelimuti masyarakat pesisir di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Upaya pemenuhan kebutuhan energi bagi para nelayan kini memasuki babak baru dengan diresmikannya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Koperasi Produsen Karya Sarana. Fasilitas ini berlokasi di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, dan menjadi tonggak sejarah sebagai SPBUN pertama yang hadir di wilayah tersebut.
Peresmian fasilitas vital ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara PT Pertamina Patra Niaga dengan Kementerian Koperasi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Langkah ini diambil untuk menjawab keresahan para nelayan yang selama ini seringkali kesulitan mendapatkan akses bahan bakar minyak (BBM) yang stabil dan dekat dengan lokasi mereka melaut.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menegaskan bahwa kehadiran SPBUN ini adalah bentuk nyata dari komitmen perusahaan dalam menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses energi. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu memperluas jangkauan energi, terutama bagi masyarakat di garis pantai yang aktivitas ekonominya sangat bergantung pada ketersediaan BBM.
"Kami ingin memastikan bahwa layanan terbaik Pertamina dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para nelayan di daerah pesisir yang sebelumnya sulit mendapatkan akses energi yang memadai," ungkap Eko Ricky dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Secara statistik, SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana ini merupakan unit ke-419 di Indonesia dan menjadi unit ke-6 di Provinsi Riau. Model penyaluran BBM melalui koperasi ini merupakan strategi pengembangan yang bertujuan untuk memperkuat operasional nelayan sekaligus memberdayakan ekonomi lokal melalui wadah koperasi.
Pentingnya ketersediaan BBM ini turut disoroti oleh Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus. Ia menjelaskan bahwa biaya bahan bakar merupakan komponen pengeluaran terbesar bagi para nelayan. Diperkirakan, sekitar 60 hingga 70 persen dari total biaya operasional penangkapan ikan habis hanya untuk membeli BBM.
"Masalah BBM bukan sekadar urusan ketersediaan energi saja. Ini adalah masalah produktivitas, efisiensi usaha, hingga tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan secara keseluruhan," jelas Panel.
Hingga saat ini, dari total 419 unit SPBUN yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, sebanyak 157 unit di antaranya dikelola secara mandiri oleh koperasi. Kementerian Koperasi terus mendorong penguatan model bisnis berbasis koperasi ini melalui kemitraan dengan Pertamina Patra Niaga, agar akses energi bagi para pejuang laut di Indonesia semakin merata dan terjangkau. Melalui inisiatif ini, diharapkan ekonomi masyarakat pesisir dapat tumbuh lebih kuat dan stabil.

