Chapnews.id – Kabar baik menyambangi para pekerja dan buruh di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menyiapkan skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tahun 2026. Program bantuan ini diharapkan dapat menjadi bantalan ekonomi bagi para pekerja dalam menghadapi dinamika biaya hidup yang terus berubah.
Dalam kebijakan terbaru ini, setiap pekerja yang memenuhi kriteria tertentu berhak menerima dana bantuan sebesar Rp900.000 yang akan disalurkan secara sekaligus. Menariknya, proses verifikasi dilakukan secara sistematis sehingga pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran manual yang rumit, asalkan seluruh data administrasi mereka telah terintegrasi dengan baik.
Landasan hukum pemberian bantuan ini merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Aturan ini merupakan perubahan kedua atas regulasi sebelumnya, yakni Permenaker Nomor 10 Tahun 2022, yang mengatur tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi para pekerja dan buruh.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, memberikan penjelasan mendalam mengenai kriteria penerima. Ia menegaskan bahwa syarat utama untuk mendapatkan bantuan ini adalah status kewarganegaraan. Penerima wajib merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid.
Selain itu, aspek krusial lainnya adalah status kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial tersebut hingga periode Agustus 2026. Hal ini menjadi kunci utama karena data kepesertaan inilah yang akan digunakan pemerintah untuk melakukan validasi otomatis.
Terkait batasan penghasilan, pemerintah telah menetapkan ambang batas tertentu. Secara umum, pekerja yang berhak menerima BSU adalah mereka yang memiliki upah maksimal sebesar Rp3,5 juta per bulan. Namun, terdapat kebijakan khusus bagi pekerja yang berdomisili di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lebih tinggi dari angka tersebut.
Bagi daerah dengan UMK di atas Rp3,5 juta, batas upah penerima akan menyesuaikan dengan standar UMK setempat melalui mekanisme pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, bagi wilayah yang belum memiliki ketetapan UMK, maka acuan yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang serupa.
Penting untuk dicatat bahwa besaran upah yang menjadi dasar penentuan kelayakan adalah upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen upah ini mencakup gaji pokok serta tunjangan tetap yang diterima oleh pekerja. Dengan demikian, transparansi data antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi faktor penentu utama dalam penyaluran bantuan ini.
