Chapnews – Nasional – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menggelar pertemuan tertutup di Bali pada Jumat (6/6). Pertemuan yang dihadiri Gubernur Papua Tengah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, Bupati Intan Jaya, dan Bupati Puncak ini digelar menyusul demo di Kementerian HAM pada Selasa (3/6). Pertemuan tersebut difokuskan pada situasi genting di Intan Jaya dan Kabupaten Puncak akibat konflik bersenjata yang telah menimbulkan korban jiwa, luka-luka, hilang, dan gelombang pengungsian.
Pigai menjelaskan, Kementerian HAM merespons serius situasi di Papua dengan tujuan utama mewujudkan "Papua Tanah Damai" melalui rekonsiliasi dan perdamaian. "Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari lapangan dan memastikan penanganan yang tepat atas konflik di Puncak dan Intan Jaya," ujar Pigai dalam keterangan persnya, Sabtu (7/6). Ia menambahkan, upaya rekonsiliasi untuk perdamaian di Papua juga menjadi fokus utama pertemuan tersebut.
Data yang diperoleh Pigai menunjukkan sekitar 60 ribu warga Intan Jaya dan Puncak mengungsi ke kota-kota seperti Nabire dan Timika. Lebih mengkhawatirkan, dua distrik, Sinak (Puncak) dan Hitadipa (Intan Jaya), telah kosong sepenuhnya karena seluruh penduduknya mengungsi. Kementerian HAM berencana segera turun ke lapangan untuk memastikan penanganan pengungsi dan mendorong rekonsiliasi. "Kami akan menjadi jembatan bagi kementerian lain di pusat untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pengungsi jangka pendek, menengah, dan panjang," tegas Pigai.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan rencana pembangunan pos-pos penjagaan untuk aparat, sebagai solusi atas penggunaan gereja dan rumah-rumah klasis sebagai pos militer. Selain konflik, pertemuan juga membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah, infrastruktur jalan trans Papua, konflik sosial pasca Pilkada di Puncak Jaya, dan perlunya rekonsiliasi serta restorative justice. Pigai juga menyatakan Kementerian HAM akan menindaklanjuti isu pembangunan di Papua dengan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait.
Pigai menekankan komitmen bersama pemerintah daerah untuk mewujudkan "Papua Tanah Damai" melalui rekonsiliasi dan perdamaian. Sebagai langkah konkret, Kementerian HAM sedang membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Papua untuk menangani berbagai permasalahan di wilayah tersebut. "Pokja Papua akan segera dibentuk dan langsung bekerja," pungkas Pigai. (ryn/asr)
