Chapnews – Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka lebar pintu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaik untuk mengisi enam posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Langkah ini menjadi bukti komitmen KPK dalam memperkuat birokrasi yang bersih dan berintegritas.
Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa, menjelaskan bahwa keenam posisi strategis yang dibuka meliputi Kepala Biro Hukum, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktur Penyelidikan, Direktur Penuntutan, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, serta Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi.
"Jabatan-jabatan ini memegang peranan krusial dalam menunjang fungsi utama KPK, mulai dari pencegahan, penindakan, koordinasi, supervisi, hingga pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi," ungkap Cahya dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (16/10). Pendaftaran akan dibuka mulai Senin (20/10) dan ditutup pada Desember 2025.
Adapun syarat utama bagi para pelamar adalah berstatus sebagai PNS aktif, memiliki rekam jejak jabatan yang baik, serta menjunjung tinggi integritas dan moralitas. Selain itu, pendidikan minimal S1 (khusus Kepala Biro Hukum wajib S1 Ilmu Hukum), pengalaman jabatan relevan minimal 5 tahun, dan pangkat minimal Pembina Tingkat I (IV/b) juga menjadi persyaratan penting. Setiap pelamar hanya diperkenankan memilih satu dari enam posisi yang tersedia.
Proses seleksi akan dilakukan oleh panitia seleksi (Pansel) yang terdiri dari 9 anggota eksternal dan 6 anggota internal KPK. Cahya mengajak masyarakat untuk turut mengawal proses seleksi ini secara konstruktif demi terwujudnya birokrasi yang kuat dan berintegritas.
Berikut adalah daftar anggota Pansel:
Eksternal:
- Irjen Sang Made Mahendra Jaya – Irjen Kementerian Dalam Negeri
- Dhahana Putra – Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum
- Pratama Dahlian Persada – Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC
- Sudharmawati Ningsih – Pejabat Mahkamah Agung
- Heru Susetyo – Guru Besar Hukum Universitas Indonesia
- Ranu Miharja – Eks Jaksa / Eks Deputi KPK, Konsultan
- Gandjar L. Bonaparta – Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Taufik Rachman – Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Judhi K. – Transparency International Indonesia
Internal:
- Wawan Wardiana – Deputi Pendidikan & Peran Serta Masyarakat
- Asep Guntur Rahayu – Plt. Deputi Penindakan & Eksekusi
- Eko Marjono – Deputi Informasi & Data
- Haerudin – Kepala Sekretariat Dewas
- Agung Yudha – Plt. Deputi Koordinasi & Supervisi
- Aminuddin – Plt. Deputi Pencegahan & Monitoring (fra/tfq/fra)
