Chapnews – Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan praktik korupsi dalam pembebasan lahan untuk proyek strategis Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Fokus penyidikan kali ini adalah menelusuri proses awal jual beli lahan yang diduga telah "dikondisikan" sejak awal oleh pihak-pihak tertentu.
Keterangan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai memeriksa empat saksi pada Kamis (9/10). Keempat saksi tersebut terdiri dari tiga orang notaris, yakni Rudi Hartono, Genta Eranda, Ferry Irawan, serta seorang wiraswasta bernama Bastari.
"Penyidik menggali informasi terkait proses awal jual beli lahan dan mendalami dugaan bahwa lahan telah dikondisikan oleh tersangka sejak awal. Mereka diduga melakukan pembelian kepada pemilik lahan dengan tujuan untuk dijual kembali kepada PT Hutama Karya (Persero)," jelas Budi kepada chapnews.id, Minggu (12/10).
Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, termasuk mantan Direktur Utama PT Hutama Karya (HK), Bintang Perbowo, dan mantan Kepala Divisi di PT HK, M. Rizal Sutjipto. KPK juga menyeret PT Sanitarindo Tangsel Jaya (STJ) sebagai tersangka korporasi.
Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp205,14 miliar. Kerugian tersebut berasal dari pembayaran PT HK kepada PT STJ atas lahan di Bakauheni sebesar Rp133,73 miliar dan pembayaran untuk pembelian lahan di Kalianda sebesar Rp71,41 miliar. Kedua daerah tersebut berada di Provinsi Lampung. KPK terus berupaya mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik korupsi ini dan memulihkan kerugian negara.
