Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Indonesia dihadapkan pada urgensi untuk memangkas ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Kondisi geopolitik global yang bergejolak, terutama di Timur Tengah, menuntut pemerintah untuk segera memperkuat insentif bagi kendaraan listrik sebagai solusi strategis. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas energi nasional di tengah ketidakpastian pasokan global.
Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pasaribu, menegaskan bahwa situasi saat ini menjadikan pengurangan ketergantungan pada BBM sebagai prioritas yang tak bisa ditawar. "Dalam kondisi seperti ini, mengurangi ketergantungan pada BBM menjadi semakin mendesak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat insentif pembelian kendaraan listrik," ujarnya pada Minggu (29/3/2026), seperti dikutip dari chapnews.id.
Joshua menjelaskan, gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah telah kembali menyoroti peran vital Selat Hormuz bagi pasar energi dunia. Pada tahun 2024, sekitar 20 juta barel minyak per hari, atau sekitar 20% dari total konsumsi minyak global, mengalir melalui jalur strategis tersebut. Gangguan di wilayah ini, lanjutnya, telah menyebabkan pasokan minyak global pada Maret 2026 turun drastis sekitar 8 juta barel per hari, dengan harga minyak Brent masih bertengger di kisaran USD 108 per barel per 27 Maret 2026.
Melihat efektivitas kebijakan sebelumnya, Joshua mencontohkan langkah pemerintah pada tahun 2025. Saat itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mobil listrik roda empat tertentu yang memiliki kandungan lokal minimal 40% hingga Desember 2025.
"Kebijakan tersebut dinilai efektif dalam mendorong pembentukan pasar kendaraan listrik sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem industri," imbuhnya. Dengan demikian, penguatan insentif serupa di masa mendatang diharapkan dapat mempercepat transisi energi Indonesia, mengurangi beban impor, dan menciptakan ketahanan energi yang lebih baik.
