Chapnews.id – Arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan di bawah kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran kini tengah menjadi sorotan tajam. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) memberikan catatan kritis sekaligus harapan besar terhadap langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah dalam dua tahun pertama masa jabatan ini. Fokus utama mereka adalah bagaimana kebijakan tersebut mampu menyentuh akar rumput, yakni para nelayan kecil yang selama ini sering terpinggirkan oleh arus industrialisasi laut.
KNTI melihat adanya potensi besar dalam sejumlah program pemerintah yang dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Namun, organisasi ini memberikan peringatan keras bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak boleh hanya diukur dari angka-angka statistik di atas kertas, besarnya alokasi anggaran yang dikucurkan, atau megahnya pembangunan infrastruktur fisik semata. Bagi nelayan, indikator keberhasilan yang sesungguhnya adalah perubahan nyata pada isi dapur dan kesejahteraan keluarga mereka.
Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menekankan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan pengawasan yang ketat di lapangan. Menurutnya, tanpa pengawasan yang konsisten, program-program besar berisiko salah sasaran atau hanya dinikmati oleh segelintir pihak yang memiliki akses kuat terhadap kekuasaan. Ia mendesak agar pemerintah tidak hanya mengejar target produksi, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan utama mereka.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah perlunya dukungan pendanaan negara yang lebih masif dan terarah untuk memperkuat ekosistem usaha perikanan nasional. Dukungan finansial ini diharapkan dapat memicu kemandirian ekonomi nelayan, sehingga mereka tidak lagi terjebak dalam pola ketergantungan yang merugikan. Namun, Dani mengingatkan bahwa peningkatan anggaran harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan mekanisme evaluasi yang terukur agar tidak terjadi kebocoran anggaran.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, muncul secercah harapan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dinilai oleh KNTI sebagai salah satu instrumen yang berpotensi menjadi tumpuan bagi perbaikan taraf hidup masyarakat pesisir. Selain KNMP, perhatian juga tertuju pada inisiatif pengembangan budi daya ikan tematik, upaya swasembada garam nasional, serta program modernisasi kapal perikanan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing nelayan lokal.
KNTI berharap adanya kolaborasi yang lebih erat dan inklusif antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan para pelaku usaha perikanan tradisional. Pemerintah diminta untuk tidak bekerja secara top-down, melainkan harus melibatkan nelayan secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan yang lahir benar-benar menjadi solusi atas persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di pesisir, bukan sekadar proyek administratif yang kehilangan ruh kemanusiaannya.
