Chapnews – Nasional – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini mempererat sinergi dalam sebuah Rapat Koordinasi Khusus. Pertemuan yang digelar secara hibrida di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis lalu, ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menekankan bahwa para kepala daerah memiliki tanggung jawab besar yang terukur melalui indikator kinerja. "Menurunkan angka stunting, menekan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah prioritas," ujar Tito, seperti dilansir chapnews.id. Ia menegaskan bahwa Program MBG hadir sebagai solusi strategis yang dapat membantu kepala daerah mencapai ketiga target tersebut, bahkan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena didukung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tito mengajak seluruh kepala daerah untuk secara proaktif memanfaatkan program ini. Keberhasilan implementasi MBG diyakini tidak hanya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan produksi di sektor pangan lokal. "Program MBG akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah, mengaktifkan rantai pasok dari produsen, petani, nelayan, hingga peternak," jelasnya. Lebih lanjut, Tito menambahkan bahwa intervensi BGN dalam menyerap pasokan pangan di daerah juga berpotensi besar dalam mengendalikan inflasi, seperti saat BGN bisa menginstruksikan pembelian ikan atau telur ketika harganya sedang turun.
Komitmen pelibatan Pemda dalam Program MBG ini juga telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Sejalan dengan arahan tersebut, Kemendagri menunjukkan keseriusannya dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai langkah konkret.
PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi, dan Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah. Prosesi penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BGN Sudaryono. "Dengan kerja sama Dukcapil ini, kami berharap kontribusi terhadap MBG tidak hanya sebatas kuantitas penerima manfaat, tetapi juga kualitas, yaitu identifikasi siapa saja penerima manfaatnya secara akurat," pungkas Tito, menekankan pentingnya data yang presisi.
Rapat koordinasi penting ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Kemendagri seperti Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, dan Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta pejabat lainnya. Dari BGN, hadir Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, dan Wakil Kepala BGN Trenggono, bersama para pejabat terkait. Seluruh pejabat Pemda juga mengikuti acara ini secara virtual, menunjukkan partisipasi luas dalam upaya nasional untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
