Chapnews – Ekonomi – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginisiasi kebijakan strategis demi menjaga stabilitas fiskal nasional. Pada Sabtu, 21 Maret 2026, di Jakarta, Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana ambisius untuk membidik pemangkasan anggaran operasional kementerian dan lembaga (K/L) hingga 10 persen. Tak hanya itu, ia juga akan memberlakukan pengetatan ketat terhadap usulan anggaran tambahan yang kerap diajukan oleh pimpinan instansi.
Kebijakan ini merupakan respons terhadap tantangan signifikan dalam pengelolaan kas negara, terutama terkait tingginya frekuensi pengajuan anggaran baru dari berbagai kementerian yang kerap bernilai fantastis. Purbaya secara khusus menyoroti tren ini, yang menurutnya dapat membebani keuangan negara jika tidak dikelola dengan cermat.
Dalam keterangannya usai salat Idulfitri di Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan efektivitas belanja. "Kami akan memastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu dilakukan tepat waktu, bukan dipotong," ujarnya. Ia menambahkan, "Pada dasarnya, kami akan mematuhi anggaran yang telah ditetapkan."
Purbaya tidak menampik bahwa proses penyaringan usulan anggaran akan berlangsung ketat. "Menteri-menteri mengajukan hingga puluhan triliun rupiah. Itu kami batasi, kami potong, sedangkan yang lain akan kami sesuaikan," tegasnya, menunjukkan langkah tegas untuk mengendalikan pengeluaran.
Meskipun demikian, Purbaya memberikan jaminan bahwa skema efisiensi ini telah melalui perhitungan cermat. Tujuannya adalah agar langkah ini tidak menimbulkan gejolak atau dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga berjanji akan memantau kondisi likuiditas pasar secara berkala, bahkan harian, untuk memastikan stabilitas tetap terjaga. "Hal ini tidak akan berdampak pada perekonomian, dan kami pastikan likuiditas tetap terjaga dengan baik. Itu saya monitor, mungkin harian," pungkas Purbaya.
