Chapnews.id – Pemerintah Indonesia tengah mematangkan langkah strategis guna menghadapi Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 yang dijadwalkan berlangsung di Antalya, Turki. Dalam ajang bergengsi tersebut, Indonesia bertekad membawa misi besar yang berfokus pada penguatan pembiayaan iklim, percepatan transisi energi, serta pengembangan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Langkah diplomasi lingkungan ini dilakukan sebagai upaya nyata Indonesia dalam merespons krisis iklim global yang semakin mendesak. Pemerintah menekankan bahwa upaya pengurangan emisi karbon tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus berjalan selaras dengan upaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, mengungkapkan kesiapan Indonesia tersebut dalam forum Interactive Leaders Dialogue pada acara Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition. Pertemuan penting ini merupakan bagian dari rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 yang digelar di Markas Besar PBB, New York.
Dalam forum tersebut, Jumhur menegaskan bahwa Indonesia akan mendorong tiga tantangan utama yang menjadi perhatian dunia saat ini. Pertama, mempercepat penurunan emisi melalui transisi energi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua, memperluas akses pembiayaan iklim yang terjangkau bagi negara-negara berkembang agar mampu melakukan transformasi hijau. Ketiga, memperkuat langkah adaptasi dan ketahanan iklim guna melindungi masyarakat serta mata pencaharian mereka dari risiko bencana iklim yang kian meningkat.
"Persetujuan Paris tetap menjadi kompas utama kita dalam bergerak. Namun, saat ini ruang untuk menjaga kenaikan suhu global di angka 1,5 derajat Celsius semakin menyempit. Tugas besar kita adalah menjembatani komitmen global tersebut menjadi hasil nyata di lapangan," ujar Jumhur Hidayat dalam pernyataannya, Kamis (24/9/2026).
Ia juga menambahkan bahwa setiap negara harus bekerja dengan berpedoman pada prinsip keadilan serta tanggung jawab bersama yang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan masing-masing negara. Hal ini menjadi poin krusial bagi Indonesia dalam menuntut keadilan akses pendanaan dari negara-negara maju.
Sebagai bentuk keseriusan, Indonesia telah menetapkan arah kebijakan melalui Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC). Dokumen ini menjadi peta jalan bagi Indonesia untuk mencapai target net zero emissions pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan.
Pemerintah menegaskan bahwa aksi iklim di Indonesia akan dirancang secara komprehensif. Strategi ini tidak hanya mengejar target lingkungan, tetapi juga harus mampu mendukung ketahanan energi nasional, membantu pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem. Melalui agenda di COP31 mendatang, Indonesia berharap dapat mengamankan dukungan internasional baik dari sisi teknologi maupun pendanaan untuk mewujudkan ekonomi hijau yang inklusif.
