Chapnews.id – Fenomena unik tengah menyelimuti potret keuangan di berbagai wilayah Indonesia. Meski laporan realisasi penerimaan pajak di tingkat pemerintah daerah (Pemda) hampir selalu menunjukkan angka yang memuaskan, bahkan sering kali melampaui target yang telah ditetapkan, namun ada satu persoalan besar yang belum terpecahkan: rasio pajak (tax ratio) daerah yang masih sangat rendah.
Kondisi ini memicu perhatian serius dari pemerintah pusat. Keberhasilan mencapai target tahunan ternyata belum menjamin bahwa seluruh potensi ekonomi di daerah telah terserap secara maksimal ke dalam kas negara. Hal ini mengindikasikan adanya celah besar antara potensi ekonomi riil di lapangan dengan apa yang benar-benar masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Narutomo, mengungkapkan kegelisahannya terkait anomali ini. Menurutnya, Pemda tidak boleh cepat berpuas diri hanya karena angka realisasi telah menyentuh atau melewati target yang disusun di awal tahun anggaran.
"Selama bertahun-tahun, kita melihat fenomena unik di mana realisasi penerimaan pajak daerah hampir selalu mencapai target, bahkan sering terlampaui jauh. Namun, di sisi lain, tax ratio daerah kita justru cenderung masih sangat rendah," ujar Teguh dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Teguh menekankan bahwa rendahnya rasio pajak ini merupakan sinyal kuat bahwa pemetaan potensi penerimaan di daerah masih belum akurat. Pemerintah daerah dinilai perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang ada. Masih banyak potensi ekonomi yang belum tergarap secara optimal karena keterbatasan data dan sistem pendataan yang belum mumpuni.
Untuk mengatasi persoalan ini, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk segera memperkuat basis data potensi pajak dan retribusi. Langkah ini dianggap krusial agar Pemda memiliki fondasi yang kuat dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih efektif dan tepat sasaran. Basis data yang akurat, lengkap, dan terintegrasi akan memudahkan pemerintah dalam menganalisis wilayah mana saja yang memiliki potensi besar namun belum tersentuh pajak.
Beberapa kendala klasik yang masih menghambat peningkatan PAD di antaranya adalah keterbatasan data lapangan, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta sistem pengelolaan pendapatan yang belum terdigitalisasi secara menyeluruh.
Dengan penguatan basis data yang komprehensif, diharapkan pemerintah daerah mampu mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan baru yang potensial. Hal ini bukan sekadar soal mengejar angka, melainkan tentang membangun kemandirian fiskal daerah agar mampu membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Melalui optimalisasi ini, diharapkan kemandirian ekonomi daerah dapat terwujud seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
