Chapnews.id – Aparat penegak hukum akhirnya mengungkap tabir gelap di balik maraknya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. Dalam sebuah langkah tegas, pihak kepolisian telah menetapkan ratusan orang dan belasan perusahaan sebagai tersangka utama yang diduga menjadi dalang di balik kerusakan ekosistem tersebut.
Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Bakom) melalui kanal resminya, terdapat 243 individu yang kini telah menyandang status tersangka. Para pelaku perorangan ini berasal dari 286 laporan polisi yang tersebar di 13 Polda di seluruh Indonesia. Dampak dari tindakan mereka sangat fatal, dengan total luas lahan yang hangus terbakar mencapai 5.856,84 hektare.
Namun, skala kerusakan yang lebih masif justru ditemukan pada keterlibatan sektor bisnis. Bakom melaporkan bahwa sebanyak 14 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus korporasi ini mencakup 104 laporan polisi yang ditangani oleh 10 Polda serta Ditjen Gakkum Polri. Ironisnya, lahan yang terbakar akibat ulah perusahaan-perusahaan ini mencapai angka yang sangat mencengangkan, yakni 29.168,78 hektare.
Hingga data terakhir per 23 Oktober, total luas lahan yang terdampak kebakaran di Indonesia telah menyentuh angka 41.554 hektare dengan temuan 19.708 titik panas (hotspot). Meskipun upaya pemadaman terus dilakukan, baru sekitar 14.873 hektare lahan yang berhasil dikendalikan. Untuk menghadapi situasi darurat ini, pemerintah telah mengerahkan kekuatan penuh dengan menerjunkan 67.933 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Situasi ini mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Rabu (21/10), Presiden menegaskan bahwa penanganan karhutla kini menjadi prioritas utama pemerintah. Beliau menekankan bahwa kebakaran hutan yang terjadi bukanlah fenomena alam murni, melainkan hasil dari kesengajaan manusia yang tidak bertanggung jawab.
Presiden Prabowo bahkan melontarkan pernyataan keras dengan mengategorikan aksi pembakaran hutan ini sebagai bentuk "terorisme lingkungan" dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurutnya, asap dan kerusakan ekosistem yang ditimbulkan telah mengancam kesehatan jutaan rakyat Indonesia.
"Kita tidak boleh menganggap remeh masalah ini. Kita akan menangani secara masif dan mengusutnya hingga tuntas," tegas Presiden. Beliau juga memberikan instruksi langsung kepada jajaran kepolisian dan intelijen untuk menelusuri seluruh pihak yang terlibat. Lebih jauh lagi, Presiden memerintahkan pencabutan izin bagi seluruh perusahaan yang terbukti melanggar aturan atau terlibat langsung dalam pembakaran lahan. Langkah hukum yang tidak main-main ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan lingkungan di masa depan.
