Chapnews.id – Fenomena penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemilik kendaraan mewah kini tengah menjadi pusat perhatian publik. Di tengah upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), temuan di lapangan menunjukkan bahwa distribusi energi subsidi seperti Pertalite dan Solar masih sering dinikmati oleh kalangan yang secara ekonomi tidak seharusnya menjadi target bantuan tersebut.
Persoalan ini memicu desakan agar pemerintah segera merumuskan regulasi yang lebih tajam dan konkret. Tanpa adanya landasan hukum yang kuat, upaya pembatasan penggunaan BBM subsidi hanya akan dianggap sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat jika tidak dikelola dengan transparansi yang tinggi.
Pengamat energi, Sofyano Zakaria, menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya sekadar memberikan teguran atau sorotan terhadap penggunaan BBM oleh pemilik mobil mahal. Menurutnya, jika beban subsidi dan kompensasi BBM telah mencapai titik yang mengkhawatirkan bagi keuangan negara, maka langkah yang diambil harus bersifat sistemik dan memiliki kepastian hukum.
"Jika pemerintah merasa subsidi dan kompensasi BBM sudah sangat membebani APBN, maka harus ada keputusan yang tegas dan jelas. Pemerintah wajib menentukan kriteria spesifik mengenai siapa yang berhak menerima subsidi dan jenis kendaraan apa saja yang diperbolehkan mengonsumsi BBM tersebut," ujar Sofyano dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).
Sofyano juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak bisa serta-merta dituduh melakukan pelanggaran jika mereka masih menggunakan BBM subsidi dalam koridor aturan yang ada saat ini. Selama belum ada aturan baru yang melarang jenis kendaraan tertentu, maka penggunaan tersebut masih dianggap sah secara hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghindari kebijakan yang bersifat reaktif tanpa adanya payung hukum yang mumpuni.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa inti dari permasalahan ini adalah kepastian hukum. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang mendetail, mulai dari klasifikasi kendaraan hingga mekanisme pengawasan di lapangan. Dengan adanya aturan yang jelas, pemerintah dapat menetapkan sanksi yang tegas bagi para pelanggar, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan energi tersebut.
Langkah ini dinilai krusial agar distribusi energi nasional tepat sasaran. Tanpa adanya pemisahan yang jelas antara pengguna BBM komersial dan subsidi, kebocoran anggaran akan terus terjadi. Melalui regulasi yang kuat, pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan APBN untuk sektor-sektor produktif lainnya, sembari memastikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses energi.
