Chapnews.id – Dunia ketenagakerjaan di Indonesia tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Rencana pemerintah untuk memperketat aturan mengenai status pekerja tetap serta memangkas durasi kontrak kerja dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan memicu gelombang kekhawatiran dari kalangan pelaku usaha. Kebijakan ini dinilai berisiko tinggi menjadi bumerang bagi stabilitas ekonomi nasional.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara tegas memberikan sorotan tajam terhadap draf regulasi tersebut. Menurut pihak Apindo, upaya penyeragaman status kerja dan pembatasan masa kontrak yang terlalu ketat justru akan menambah beban operasional dunia usaha. Jika aturan ini dipaksakan tanpa mempertimbangkan dinamika pasar, fleksibilitas perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia akan hilang, yang pada akhirnya dapat menurunkan daya saing industri nasional di kancah global.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengungkapkan kegelisahannya dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh CSIS di Jakarta. Ia mempertanyakan arah kebijakan yang seolah-olah ingin kembali ke pola lama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13. Salah satu poin yang paling disoroti adalah rencana pemangkasan masa kontrak kerja dari lima tahun menjadi hanya tiga tahun.
"Mengapa kontrak kerja lima tahun harus dipangkas menjadi tiga tahun? Jika isinya kembali ke pola lama, kita akan menghadapi risiko yang sama seperti sebelumnya," ujar Bob Azam. Ia memperingatkan bahwa regulasi yang terlalu kaku telah terbukti membuat Indonesia kehilangan daya tarik di mata investor global, terutama dari negara-negara maju seperti Jepang.
Lebih lanjut, Bob menjelaskan bahwa investor asal Jepang bukanlah tipe investor yang hanya mencari upah murah. Mereka adalah investor yang berfokus pada industri dengan nilai tambah tinggi dan teknologi canggih. Namun, iklim usaha yang dianggap terlalu restriktif dan tidak fleksibel justru membuat para investor tersebut ragu untuk menanamkan modal jangka panjang di Indonesia.
Dampak dari kebijakan yang kurang adaptif ini sudah mulai terlihat nyata melalui fenomena deindustrialisasi dini. Salah satu sektor yang paling terpukul adalah industri tekstil. Jika menilik sejarah, pada tahun 2000, performa industri tekstil Indonesia tercatat sangat gemilang bahkan melampaui capaian China. Namun, kondisi saat ini berbanding terbalik.
Kapasitas industri tekstil nasional telah merosot tajam hingga hanya menyisakan sekitar 20 persen dari kekuatan sebelumnya. Angka ini bahkan jauh tertinggal dibandingkan Vietnam, dan posisi Indonesia kini berada di bawah Kamboja dalam peta persaingan tekstil regional. Eksodus pabrik-pabrik tekstil ke luar negeri menjadi sinyal kuat bahwa jika RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ini tidak disusun dengan bijak, Indonesia terancam kehilangan lebih banyak sektor industri strategisnya. Melansir laporan dari chapnews.id, para pengusaha berharap pemerintah dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan kemudahan menjalankan roda bisnis.
