Chapnews.id – Fenomena pergeseran demografi di Indonesia kini tengah menjadi perhatian serius bagi para regulator keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan keras sekaligus peluang besar bagi industri dana pensiun untuk segera bergerak cepat. Hal ini menyusul adanya tren penuaan populasi yang mulai terlihat, di tengah melimpahnya jumlah angkatan kerja produktif di tanah air.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyoroti bahwa Indonesia sedang berada di persimpangan jalan demografi. Di satu sisi, negara ini memiliki modal besar berupa jumlah penduduk usia produktif yang sangat tinggi. Namun di sisi lain, risiko beban ekonomi akibat meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) membayangi jika persiapan masa tua tidak dilakukan sejak dini.
Dalam acara Indonesia Pensiun Fund Summit yang digelar di Jakarta, Friderica atau yang akrab disapa Kiki, menjelaskan bahwa proporsi lansia di Indonesia saat ini telah menyentuh angka 11,97 persen. Angka ini secara teknis telah melewati ambang batas yang menandakan sebuah negara mulai memasuki fase masyarakat menua (aging population). Bahkan, proyeksi ke depan menunjukkan angka tersebut akan melonjak drastis hingga mencapai 20,31 persen pada tahun 2045 mendatang.
"Kita memiliki jendela kesempatan yang sangat krusial melalui dividen demografi. Saat ini, sekitar 68,94 persen penduduk kita berada di usia produktif. Inilah momentum emas untuk mendorong mereka mempersiapkan dana pensiun sedini mungkin, sebelum tekanan demografi akibat penuaan penduduk semakin membebani perekonomian nasional," ujar Kiki dengan tegas.
Meskipun industri dana pensiun menunjukkan tren positif, Kiki menilai masih ada kesenjangan yang sangat lebar antara jumlah pekerja dengan mereka yang sudah memiliki proteksi hari tua. Berdasarkan data terbaru, jumlah peserta program dana pensiun mengalami kenaikan dari 27,27 juta orang pada tahun 2022 menjadi 30,67 juta orang per Juli 2026. Pertumbuhan ini juga diikuti dengan akumulasi aset yang mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp1.699 triliun.
Namun, angka-angka tersebut dianggap belum mencerminkan realitas angkatan kerja di Indonesia yang sesungguhnya. Dengan jumlah tenaga kerja yang telah melampaui 150 juta jiwa, cakupan kepesertaan dana pensiun saat ini dinilai masih sangat minim.
Kesenjangan atau gap penetrasi yang besar ini justru dipandang sebagai peluang bisnis yang sangat menjanjikan bagi para pelaku industri keuangan. Kiki mendorong para pengelola dana pensiun untuk lebih agresif dalam melakukan ekspansi dan menjangkau pasar yang belum tergarap.
"Jika kita bandingkan dengan total angkatan kerja yang mencapai lebih dari 150 juta orang, porsi peserta saat ini masih sangat kecil. Ini artinya, ruang pertumbuhan industri ini masih sangat luas. Ada potensi bisnis luar biasa besar yang bisa digarap bersama untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di masa tua nanti," pungkasnya. Melansir laporan dari chapnews.id, langkah proaktif dari masyarakat dan industri diharapkan dapat menciptakan bantalan ekonomi yang kuat bagi generasi mendatang.
