Chapnews – Ekonomi – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan tegas pemerintah dengan menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus-menerus mengalami kerugian. Langkah drastis ini diambil sebagai bagian dari upaya reformasi tata kelola BUMN dan diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.
Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026). Ia mengungkapkan bahwa saat awal menjabat, ia menemukan jumlah BUMN yang sangat fantastis, mencapai lebih dari seribu entitas.
"Waktu saya jadi presiden, baru saya tahu. Jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Tidak ada yang untung, rugi terus," tegas Prabowo, menyoroti kondisi perusahaan-perusahaan pelat merah yang dinilai tidak produktif.
Menurut Presiden, keberadaan BUMN yang terus merugi ini menjadi beban berat bagi keuangan negara. Selain tidak mampu menghasilkan keuntungan, pemerintah juga harus menanggung biaya operasional yang signifikan, termasuk gaji direksi dan komisaris dalam jumlah besar.
Prabowo secara spesifik menyoroti bahwa seorang direksi atau komisaris di BUMN dapat menerima gaji hingga Rp50 juta per bulan atau bahkan lebih. Ironisnya, remunerasi ini tetap dibayarkan meskipun perusahaan yang mereka pimpin terus-menerus mencatat kerugian, membebani kas negara tanpa kontribusi positif.
Kebijakan penutupan ini merupakan bagian integral dari komitmen pemerintah untuk merampingkan dan meningkatkan efisiensi sektor BUMN. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bertekad memastikan setiap entitas negara beroperasi secara produktif, transparan, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional, bukan justru menjadi beban.
