Prabowo ‘Gebrak’ Indonesia: Amnesti Koruptor, PPN Naik!

Chapnews – Nasional – Dua bulan memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan sejumlah kebijakan kontroversial yang mengundang beragam reaksi. Mulai dari kenaikan PPN hingga pengampunan bagi koruptor, gebrakan Prabowo ini memantik perdebatan di tengah masyarakat.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 menjadi sorotan utama. Pemerintah berdalih kebijakan ini sesuai UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan hanya menyasar barang mewah. Namun, perluasan daftar barang dan jasa yang dikenakan PPN memicu penolakan publik. Asrinaldi, pengamat politik Universitas Andalas, menilai kenaikan PPN sebagai jalan pintas pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran, sementara diversifikasi sektor pendapatan negara terabaikan.

Kebijakan lain yang menuai kontroversi adalah wacana pengampunan bagi koruptor. Dalam pidatonya di Kairo, Mesir, Prabowo menyatakan kesediaan memaafkan koruptor yang mengembalikan uang hasil kejahatan. Hal ini dinilai sejumlah pihak sebagai langkah yang terlalu lunak dan berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Selain itu, rencana amnesti bagi 44 ribu lebih narapidana juga menjadi perhatian. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menjelaskan amnesti ini didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Kategori narapidana yang akan mendapat amnesti meliputi kasus penghinaan presiden (UU ITE), napi sakit kronis, narapidana kasus Papua non-bersenjata, dan pengguna narkoba di bawah 1 gram.

Di sisi lain, Prabowo juga telah memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Fiesta Veloso ke Filipina dan lima narapidana ‘Bali Nine’ ke Australia. Ia juga menerbitkan PP Nomor 47 Tahun 2024 yang menghapus utang petani dan nelayan, serta menetapkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen. Namun, kebijakan kenaikan UMP ini dikhawatirkan memicu PHK massal oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai kebijakan kontroversial yang dikeluarkan Prabowo dalam dua bulan kepemimpinannya ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang tegas dan berani mengambil keputusan, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang dampak jangka panjang bagi perekonomian dan kepercayaan publik. Perdebatan dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan ini akan terus berlanjut di masa mendatang.