Chapnews – Nasional – Wacana pemekaran Provinsi Jawa Barat kembali mencuat. Sejumlah legislator DPRD Jawa Barat menginisiasi usulan pemekaran menjadi lima provinsi baru. Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, mengungkapkan hal ini telah dibahas pada Senin (23/6) lalu, melibatkan tokoh masyarakat dan para ahli. "Pembahasan melibatkan tokoh dan ahli, dimulai Senin lalu," ujar Rahmat, seperti dikutip chapnews.id, Sabtu (21/6).
Rahmat menambahkan, usulan ini bermula dari tokoh masyarakat dan aktivis pembangunan Jabar. Lima provinsi yang diusulkan adalah: pertama, Provinsi Sunda Galuh (Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran); kedua, Provinsi Sunda Priangan (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi); ketiga, Provinsi Sunda Pakuan (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur); keempat, Provinsi Sunda Taruma/Bagasasi (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi); dan kelima, Provinsi Sunda Caruban (Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka).
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menanggapi usulan ini dengan menekankan perlunya kajian matang dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, bahkan arahan langsung dari Presiden. Bima mengakui potensi Jabar untuk dimekarkan, namun moratorium pemekaran wilayah menjadi kendala. "Perlu dihitung cermat. Beberapa wilayah mampu menyaingi provinsi induk, namun beberapa daerah di luar Jawa masih jauh tertinggal," pungkas Bima. Usulan ini pun kini tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Jawa Barat.
