Chapnews – Ekonomi – Klaim pemerintah terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang disebut ekspansif dinilai bertolak belakang dengan realitas indikator fiskal yang sebenarnya. Alih-alih menjadi pendorong akselerasi ekonomi secara leluasa, RAPBN tahun depan justru memancarkan sinyal pengetatan, disertai lonjakan penarikan utang yang melampaui defisit, serta akumulasi beban kuasi-fiskal di luar neraca resmi APBN.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, M. Faisal, menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal tahun depan tidak merefleksikan karakteristik anggaran yang agresif dalam mendorong perekonomian. Berbagai indikator utama APBN justru menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan belanja yang hanya mencapai 3,9 persen, dibarengi dengan penyusutan defisit secara ketat hingga Rp671,2 triliun.
"Meskipun disebut ekspansif, seluruh indikator postur RAPBN 2027 justru menunjukkan pengetatan. Belanja negara hanya tumbuh 3,9 persen, defisit menyusut ke Rp671,2 triliun, dan keseimbangan primer direncanakan lebih rendah," ujar Faisal dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).
Lebih lanjut, Faisal menyoroti bahwa celah fiskal terbesar saat ini justru tersembunyi di luar postur anggaran resmi (off-budget). Beban-beban ini bersumber dari penugasan subsidi energi yang masif, mandat investasi kepada entitas seperti Danantara dan lembaga Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank BUMN (Himbara), hingga skema burden sharing yang melibatkan Bank Indonesia. Ini menunjukkan bahwa beban riil keuangan negara mungkin jauh lebih besar dari angka yang tertera dalam RAPBN.
Laporan ini disusun oleh Rohman Wibowo dan dipublikasikan pada Sabtu, 22 Agustus 2026, pukul 19:20 WIB di chapnews.id.
