Chapnews – Nasional – Partai Buruh secara tegas menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan sikap partainya yang konsisten mendukung pilkada langsung oleh rakyat, menegaskan bahwa ini adalah amanat Reformasi yang tak bisa ditawar dan harus dipertahankan.
Pernyataan Said Iqbal ini disampaikan pada Minggu (4/1), menanggapi dorongan beberapa fraksi di DPR untuk mengkaji ulang mekanisme pilkada. Menurut Iqbal, pilkada langsung adalah cerminan kedaulatan rakyat, memungkinkan masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpinnya berdasarkan rekam jejak yang transparan dan dapat diakses dari berbagai sumber, termasuk media sosial.
Iqbal juga menepis anggapan bahwa pilkada tidak langsung akan mengurangi praktik politik uang. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa mekanisme melalui DPRD justru berpotensi memicu politik transaksional yang lebih brutal dan terselubung. "Jika dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi," ujarnya, seperti dikutip chapnews.id.
Ia menekankan bahwa akar masalah tingginya biaya politik selama ini bukan pada sistem pemilihan langsung, melainkan pada maraknya praktik politik uang itu sendiri. Iqbal mengingatkan kembali bahwa pilkada langsung adalah buah perjuangan panjang Reformasi, yang melibatkan pengorbanan darah rakyat, mahasiswa, dan buruh demi memastikan presiden dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
"Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani," tegasnya, menyerukan agar tidak kembali ke sistem yang dinilai telah terbukti tidak efektif dan rawan manipulasi.
Wacana pilkada melalui DPRD ini kembali mengemuka setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar beberapa waktu lalu, yang merekomendasikan dorongan pilkada tak langsung dan koalisi permanen. Sejumlah fraksi lain seperti Gerindra, PAN, PKB, dan NasDem disebut mendukung usulan ini. Sementara itu, PDIP dan Demokrat secara terang-terangan menolak. PKS sendiri mengusulkan sistem variasi, di mana pilkada tak langsung hanya diterapkan untuk tingkat kabupaten. Konflik pandangan ini menandai perdebatan sengit di panggung politik nasional mengenai arah demokrasi lokal ke depan.
