Chapnews – Ekonomi – Penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Khusus mencapai angka fantastis, yakni Rp48,2 triliun hingga Maret 2025. Capaian ini didominasi oleh pajak penghasilan (PPh) non migas yang menyumbang Rp18,78 triliun. Kontribusi signifikan lainnya datang dari pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp14,41 triliun, sementara pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai Rp30,42 miliar. PPh Migas turut berkontribusi dengan raihan Rp10,11 triliun.
"Penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Khusus ditopang oleh lima sektor unggulan, yaitu Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Pengolahan, Aktivitas Keuangan dan Asuransi, serta Pengangkutan dan Pergudangan," ungkap Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Irawan, Sabtu (3/5/2025).
Kinerja positif ini sejalan dengan tren pemulihan penerimaan pajak regional DKI Jakarta. Dalam konferensi pers Forum Assets Liabilities Committee (ALCo) Regional Jakarta pada Jumat (2/5/2025), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling, menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga Maret 2025 tetap terkendali. Hal ini ditandai dengan akselerasi belanja yang tepat sasaran, mendukung kesejahteraan masyarakat dan percepatan proyek strategis nasional.
Penerimaan perpajakan regional DKI Jakarta hingga Maret 2025 mencapai angka Rp225,91 triliun, menandakan pemulihan ekonomi setelah tren kontraksi di awal tahun. Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Edi Wahyudi, menegaskan komitmen untuk menjaga momentum pemulihan ini melalui penguatan pengawasan dan kepatuhan perpajakan. Keberhasilan ini menunjukkan optimisme pertumbuhan ekonomi Jakarta dan sekitarnya.
