Chapnews – Ekonomi – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan terobosan penting dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Sebanyak 50 juta warga miskin dipastikan akan terdata dan menerima bansos langsung ke rekening bank mereka, dimulai pada tahun 2027. Skema baru ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital yang ambisius, dirancang untuk mengatasi masalah ketidaktepatan sasaran yang selama ini kerap terjadi.
Luhut, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), menjelaskan bahwa sistem digital ini akan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. "Kami sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out. Saya berharap pada waktu Presiden (Prabowo Subianto) roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," ungkap Luhut dalam konferensi pers yang digelar di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, pada Kamis, 8 September 2026.
Pengembangan sistem ini telah memakan waktu sekitar satu tahun, dengan Banyuwangi, Jawa Timur, dipilih sebagai lokasi uji coba awal atau pilot project. Hingga saat ini, pendataan melalui sistem perlinsos digital diklaim telah menjangkau 215 kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Luhut, kehadiran sistem ini akan menjadi solusi krusial untuk mengatasi kekeliruan pendataan penyaluran bansos. Selama ini, banyak masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tereksklusi dari daftar penerima. "Masyarakat termiskin yang 50 juta itu sudah pasti akan diberikan," tegas Luhut, menjamin bahwa bantuan akan sampai pada kelompok yang paling membutuhkan.
Setelah proses pendataan rampung dan data tervalidasi, sistem perlinsos digital rencananya akan diintegrasikan langsung dengan rekening bank para penerima bantuan. Uji coba penyaluran bansos secara digital melalui rekening ditargetkan akan mulai dilaksanakan pada kuartal I tahun 2027.
"Pendistribusian kami uji coba nanti pada kuartal I tahun depan (2027). Jadi, tahun ini kami menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib. Karena selama ini banyak sekali, 50 persen, itu off target sebenarnya," papar Luhut, menyoroti tingkat kebocoran atau ketidaktepatan sasaran yang tinggi pada sistem sebelumnya.
Dengan implementasi sistem perlinsos digital ini, pemerintah melalui DEN dan KPTDP menunjukkan komitmen kuat untuk menciptakan penyaluran bansos yang lebih transparan, akurat, dan efisien, memastikan setiap rupiah bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling berhak dan membutuhkan.
