Chapnews – Ekonomi – Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun 2027 dipastikan melonjak signifikan, mencapai Rp114,59 triliun. Kenaikan drastis ini menandakan komitmen kuat pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur vital di seluruh penjuru negeri, dengan fokus pada penguatan konektivitas dan pemerataan.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa dana jumbo ini akan difokuskan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas nasional. Mulai dari penguatan ketahanan pangan, air, dan energi, hingga penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan desa.
Penetapan anggaran ini merupakan hasil pembahasan intensif bersama Komisi V DPR RI. Sebelumnya, pagu indikatif Kementerian PU berada di angka Rp98,47 triliun. Namun, melalui diskusi yang produktif, kementerian berhasil memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp16,12 triliun. Rinciannya, Rp14,41 triliun berasal dari rupiah murni dan Rp1,71 triliun dari non-rupiah murni.
Dalam keterangannya pada Rabu (2/9/2026), Menteri Dody Hanggodo menjelaskan visi di balik alokasi anggaran ini. "Bagi kami, produktivitas berarti sawah terairi dari irigasi-irigasinya, logistik semakin terhubung, dan layanan dasar berfungsi secara optimal," ujarnya. Ia melanjutkan, investasi dan industri juga akan didukung penuh oleh konektivitas yang memadai, infrastruktur dasar yang kuat, serta kawasan yang tertata apik.
Dari total Rp114,59 triliun, porsi terbesar akan mengalir ke Direktorat Jenderal Bina Marga, dengan alokasi mencapai Rp37,30 triliun. Dana ini akan digunakan untuk berbagai proyek strategis, meliputi pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan eksisting, serta preservasi dan penggantian jembatan. Tak hanya itu, pembangunan flyover, underpass, hingga jalan tol juga menjadi prioritas utama untuk memperlancar arus lalu lintas dan distribusi.
Menyusul Bina Marga, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mendapatkan alokasi besar berikutnya, yakni Rp32,57 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk proyek-proyek yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat dan pengembangan SDM. Di antaranya adalah revitalisasi sekolah keagamaan, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III, serta pembangunan perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan. Selain itu, prasarana kesehatan, peribadatan, olahraga, perekonomian, dan fasilitas strategis lainnya juga akan dibangun atau ditingkatkan melalui dana ini, memastikan pemerataan fasilitas publik yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.
