Chapnews.id – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kini tengah berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Mata uang Garuda dilaporkan mengalami pelemahan signifikan hingga menembus angka Rp18.200 per dolar AS. Fenomena ini memicu kekhawatiran luas di sektor keuangan nasional, terutama mengingat kondisi ekonomi global yang masih dibayangi oleh kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lama atau yang dikenal dengan istilah higher for longer.
Menanggapi tekanan hebat terhadap mata uang nasional tersebut, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) bergerak cepat untuk memperkuat peran infrastruktur pasar keuangan domestik. KPEI berkomitmen untuk mendukung penuh langkah Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui optimalisasi pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Direktur Utama PT KPEI, Antonius Herman Azwar, mengungkapkan bahwa fokus utama perusahaan saat ini adalah memperkokoh infrastruktur pasar DNDF. Langkah ini diambil guna mendorong agar aktivitas transaksi lindung nilai (hedging) rupiah lebih banyak dilakukan di dalam negeri, bukan di pasar internasional.
Anton menyoroti sebuah ironi dalam perdagangan valuta asing saat ini. Ia mencatat bahwa volume perdagangan Non-Deliverable Forward (NDF) rupiah di luar negeri justru jauh lebih besar dibandingkan dengan aktivitas di pasar DNDF domestik. Padahal, rupiah adalah mata uang resmi Indonesia, sehingga sangat krusial bagi stabilitas ekonomi jika transaksi lindung nilainya dilakukan di dalam negeri.
"Semua transaksi dari luar pasti menggunakan mata uang asing, dan dalam hal ini kita banyak menggunakan dolar AS. Ironisnya, angka NDF di luar negeri itu sangat luar biasa besar, tetapi diperdagangkan di pusat keuangan seperti Singapura, London, dan pasar global lainnya," ujar Anton dalam acara media briefing bertajuk "KPEI sebagai Central Counterparty Pasar Uang dan Valuta Asing (CCP PUVA)" di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menambahkan bahwa misi utama KPEI adalah menarik kembali arus transaksi tersebut ke tanah air. Menurutnya, sangat disayangkan jika transaksi mata uang rupiah justru lebih masif terjadi di luar negeri. Dengan menarik transaksi tersebut ke pasar domestik, Indonesia akan memiliki kendali yang lebih kuat terhadap volatilitas kurs.
Lebih lanjut, KPEI menegaskan posisinya sebagai penyedia infrastruktur pasar keuangan yang terpercaya. Melalui peran sebagai Central Counterparty (CCP), KPEI membantu menyediakan mekanisme transaksi valuta asing yang aman dan efisien bagi para pelaku pasar. Hal ini diharapkan dapat menopang kebijakan stabilisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia secara tidak langsung.
Dengan tersedianya infrastruktur yang mumpuni, pelaku pasar diharapkan dapat melakukan transaksi lindung nilai dengan biaya yang lebih efisien di dalam negeri. Upaya kolektif antara regulator dan penyedia infrastruktur ini diharapkan mampu meredam tekanan terhadap rupiah dan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih tangguh di tengah ketidakpastian ekonomi global.


