Chapnews – Ekonomi – Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) melayangkan surat mendesak Presiden Prabowo Subianto. Isi surat tersebut adalah seruan untuk segera mencabut beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 terkait tembakau dan makanan minuman, serta moratorium kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) selama tiga tahun.
Ketua Umum FSP-RTMM-SPSI, Sudarto AS, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas ketidakpastian ekonomi global dan domestik, serta tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (15/5/2025), Sudarto menyatakan, "Pemerintah harus berpihak pada pekerja industri makanan, minuman, dan tembakau. Kebijakan yang inkonsisten dan diskriminatif hanya akan memperparah situasi. Termasuk insentif PPh 21 yang tak mencakup anggota kami di sektor industri hasil tembakau dan makanan minuman," tegasnya.
Sudarto menambahkan, perluasan insentif PPh 21 ke sektor tembakau dan makanan-minuman akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi sektor padat karya secara menyeluruh, bukan hanya sebagian.
Lebih lanjut, Sudarto menekankan urgensi deregulasi dan revitalisasi industri padat karya untuk melindungi sektor makanan, minuman, dan tembakau dari tekanan ekonomi. Ia menilai PP 28/2024 kontroversial dan mendesak pencabutan segera. "Pasal-pasal dalam PP ini, seperti larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dan larangan pemajangan iklan di luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, serta rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek (aturan turunan PP 28/2024), mengancam keberlangsungan lapangan kerja," tandasnya. FSP RTMM-SPSI berharap pemerintah segera merespon tuntutan ini demi menyelamatkan ribuan pekerja di sektor tersebut.
