Chapnews.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memperkuat benteng pertahanan terhadap ancaman banjir yang kerap melanda ibu kota. Salah satu langkah strategis yang kini tengah digarap adalah optimalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Mampang dan Krukut. Melalui pendekatan teknis, upaya ini diproyeksikan mampu mereduksi risiko banjir di wilayah terdampak hingga angka delapan persen.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa langkah preventif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan warga dari bencana luapan air. Saat meninjau langsung progres pembangunan Embung Kebagusan di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa sore, Pramono menjelaskan bahwa perhitungan teoritis menunjukkan potensi besar dari sistem aliran sungai tersebut.
"Berdasarkan hitungan secara teoritis, keberadaan DAS Mampang dan Krukut ini diharapkan mampu menahan debit air hingga delapan persen," ujar Pramono di lokasi peninjauan.
Sebagai bagian dari strategi besar, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mengakselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur penampungan air. Proyek ambisius ini mencakup pembangunan dua embung dan satu waduk yang ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Februari 2027. Ketiga infrastruktur tersebut adalah Embung Kebagusan, Embung Pondok Labu (Cilandak Marinir), serta Waduk Sunter Hulu.
Dalam konteks tata kelola air di Jakarta, terdapat perbedaan mendasar antara embung dan waduk. Embung didefinisikan sebagai kolam penampungan air dengan luas di bawah lima hektar, sementara waduk merupakan penampungan yang memiliki luas lebih dari lima hektar. Embung Kebagusan sendiri memiliki luas sekitar dua hektar dengan estimasi anggaran mencapai Rp250 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pembebasan lahan sekitar Rp200 miliar dan pembangunan fisik embung sebesar Rp50 miliar.
Secara spesifik, Embung Kebagusan dirancang untuk membantu sistem Kali Mampang-Krukut dengan target pengurangan banjir sebesar 2,3 persen. Namun, fungsi embung ini tidak hanya terbatas pada pengendalian air. Pramono menekankan bahwa proyek ini juga akan menjadi ruang publik hijau yang bisa dimanfaatkan warga untuk berolahraga dan rekreasi.
Lebih jauh lagi, terdapat visi inovatif untuk mengubah air tampungan menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi kebutuhan domestik. Pramono menginstruksikan agar Dinas Sumber Daya Air bekerja sama dengan PAM Jaya untuk mengolah air dari embung agar layak dikonsumsi oleh masyarakat. Terkait skema tarif penggunaan air tersebut, nantinya akan dikelola sepenuhnya oleh PAM Jaya.
Seluruh rangkaian pembangunan ini merupakan bagian integral dari "JakTirta Project", sebuah program strategis yang telah dimulai sejak tahun 2025 untuk mengendalikan banjir secara komprehensif. Selain pembangunan kolam tampungan, proyek ini juga mencakup pengembangan kluster polder untuk lahan rendah serta normalisasi serta perbaikan sistem kali atau sungai di seluruh penjuru Jakarta. Melalui integrasi berbagai infrastruktur ini, Jakarta diharapkan memiliki sistem manajemen air yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
